DPR: BNPB sebagai 'Chief of Commander' Penanganan Bencana Cianjur

28-11-2022 / KOMISI VIII
Wakil Ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily saat pertemuan dengan kepala BNPB, Kemensos, BPBD, Basarnas, BMKG, dan Unsur TNI/Polri, Jumat (25/11/2022). Foto: Arief/Man

 

Wakil Ketua komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan distribusi bantuan dari berbagai pihak terutama dari pemerintah dan dari masyarakat luar harus ada mekanisne yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu pihaknya meminta agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai Chief of Commander dari penanganan bencana di Kabupaten Cianjur, dimana harus merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dijaga ritmenya.


"Itu yang salah satu bahan yang menjadi bahan evaluasi kita, karena kita tahu bahwa bencana ini tentu membutuhkan waktu yang cukup panjang menuju rehabilitasi dan rekonstruksi, karena itu tadi kita minta kepada BNPB dan pemerintah daerah untuk memperbaiki secara terus-menerus mekanisme distribusi bantuan termasuk titik pengungsian agar pengusiannya bentuk betul juga manusiawi misalnya bahwa tempat pengungsian nya harus tersedia WC atau MCK yang layak," kata Ace Hasan usai pertemuan dengan kepala BNPB, Kemensos, BPBD, Basarnas, BMKG, dan Unsur TNI/Polri, Jumat (25/11/2022).


Ace juga menekankan proses mekanisme pendataan dari korban terkait rumah rusak, baik rusak sedang maupun ringan. "Tentu kita tahu bahwa penggunaan dana tersebut harus berasal dari dana siap pakai kalau dalam kondisi tanggap darurat itu bisa dikeluarkan Tetapi kalau nanti pada saat Rehab rekon, maka itu harus didasarkan pada data yang akurat sehingga kebutuhan masyarakat betul-betul terpenuhi," tegas Ace Hasan.


Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut juga memdorong agar perlu adanya koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama dalam hal tempat relokasi bagi warga. "Termasuk memastikan jumlah pengungsi yang cukup banyak ini apakah dalam jangka waktu tertentu, apakah mereka akan tetap di pengungsian atau kembali ke rumahnya masing-masing dengan syarat bahwa rumah yang rusaknya tersebut sudah bisa dibangun oleh pemerintah," sebut Ace


"Hal semacam ini kita pastikan dan tentu Nanti secara detil, komisi VIII DPR RI dengan teman-teman mitra kita akan bahas secara lebih detail nanti di DPR terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi dari pasca gempa di Cianjur," imbuhnya lagi Ace Hasan. (afr/aha).

BERITA TERKAIT
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...
Legislator Komisi VIII Dorong Peningkatan Profesionalisme Penyelenggaraan Haji
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Surabaya - Anggota Komisi VIII DPR RI Inna Amania menekankan pentingnya efektivitas dan profesionalisme dalam penyelenggaraan ibadah haji. Hal...
Selly Andriany Ingatkan Pentingnya Harmoni Sosial Pasca Perusakan Rumah Doa di Sumbar
30-07-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Menanggapi insiden perusakan rumah doa umat Kristiani di Sumatera Barat, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany...