Junimart Kritik Pemilihan Bawaslu dan Panwaslu Daerah Sarat KKN

15-11-2022 / KOMISI II
Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu. Foto: Mentari/nr

 

Wakil ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang mengkritik pemilihan Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) atau Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) di daerah yang sarat akan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Sehingga yang terpilih malah yang tidak berkualitas.

 

“Praktik di lapangan Pak, yang terpilih Panwaslu banyak didasarkan KKN, yang tidak paham, di lapangan banyak itu pak. Tolong ini dikoreksi Pak Ketua dan teman-teman Komisioner. Bahkan banyak sebenarnya bos-bos Bawaslu di daerah yang tidak tunduk kepada Bawaslu pusat, betul enggak itu?. Kenapa demikian? Transaksional pak, saya punya bukti banyak kalau mau, saya mau lapor polisi pak, tolong dicermati," ujar Junimart dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI dengan KPU (Komisi Pemilihan Umum) dan Bawaslu di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (15/11/2022).

 

Lebih lanjut, Junimart berharap agar pengurus Bawaslu dan KPU tidak bekerja untuk cari kekayaan. Sehingga, jangan sampai jabatan di Bawaslu dan KPU jadi ajang transaksional. Dengan kata lain, pihaknya berharap agar seluruh penyelenggara pemilu, dari tingkat pusat, provinsi sampai daerah-daerah itu benar-benar bersih.

 

“Kami ingin penyelenggara pemilu itu bersih semua pak, tapi di bawah itu, dikoreksi ini pak, panggil itu semua. Jadi tidak segampang itu, orang bisa jadi Ketua Bawaslu provinsi, ketua bawaslu kabupaten/kota dan Panwaslu. Karena garda terdepan itu Panwaslu, jadi jangan orang masuk jadi panwaslu cari makan pak, ini pengabdian, bukan cari makan, apa lagi cari kaya," tambahnya.

 

Sebaliknya, Politisi Fraksi PDI Perjuangn ini selalu memberi saran kepada Bawaslu terkait Sumber daya manusianya. Sejatinya banyak rekomendasi SDM dari Komisi II DPR yang baik untuk Bawaslu, namun kenyataannya malah sebaliknya. Panwaslu yang dipilih malah yang tidak berkualitas. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...