Komisi II Serap Aspirasi Tenaga Non ASN di Pemda Kabupaten Tangerang

08-11-2022 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (8/11/2022). Foto: Saum/Man

 

Mendengarkan aspirasi pelaksanaan pendataan tenaga non ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tangerang, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung berharap masalah pendataan khususnya di kabupaten tersebut segera selesai. Pasalnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) melaporkan sebanyak 146 orang yang terdata di Kabupaten Tangerang tidak sesuai dengan ketentuan.

 

“Pada 12 Oktober 2022 lalu, pendataan non-ASN yang telah diumumkan kepada publik melalui laman resmi Pemerintah Kabupaten Tangerang sebesar 8.934 orang total. Akan tetapi, BKN mengumumkan jumlah jabatan non ASN Kabupaten Tangerang yang tidak sesuai ketentuan pendataan sebanyak 146 orang. Kejadian ini harus segera ditindaklanjuti,” lugas Doli dalam Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (8/11/2022).

 

Merujuk pada Surat Menteri PANRB nomor B/185/M.SM.02.03/2022 dan B/1511/M.SM.01.00/2022, pemerintah berencana akan menghapus tenaga honorer pada 28 November 2023. Sehingga, Doli meminta kepada pemerintah setempat untuk serius menyelesaikan pendataan tenaga non ASN.

 

“Rencananya, data yang sudah diinventarisasi akan menjadi landasan untuk menyiapkan roadmap penataan tenaga non ASN di lingkungan instansi pemerintah. Dari laman BKN per 03 Oktober 2022, pada tahap pra-finalisasi, ada tenaga non ASN berjumlah 2.215.542 orang, yang terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah,” terangnya.

 

Terakhir, Anggota Fraksi Partai Golkar itu menegaskan komitmen Komisi II DPR RI yang akan selalu mengawal sekaligus mengawasi proses penghapusan tenaga honorer dan manajemen PPPK. Melalui pansus tenaga honorer tersebut, Doli ingin berbagai langkah antisipatif bisa ditangani tanpa menimbulkan polemik yang berkelanjutan. (ts/aha) 

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...