DPR Akan Awasi Mekanisme Penyelesaian Tenaga Honorer

26-06-2012 / KOMISI II

Komisi II DPR akan melakukan pengawasan terhadap mekanisme dan pentahapan penyelesaian Tenaga Honorer Katagori I dan Katagori II, demikian di katakan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokraksi Azwar Abubakar, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/6).

“Selanjutnya, Komisi II DPR meminta kepada Kementerian PAN dan RB untuk senantiasa terus melakukan verifikasi dan investigasi terhadap adanya persoalan tenaga honorer yang seharusnya masuk database Katagori I dan Katagori II namun belum tercantum ke dalam 2 (dua) katagori tersebut, serta bagi tenaga honorer yang teranulir dalam Katagori II diperlukan penyelesaian secara khusus,”kata Ganjar.

Selanjutnya, Komisi II DPR memberikan apresiasi kepada Kementerian PAN dan RB yang telah menyusun mekanisme dan Pentahapan Penyelesaian Tenaga Honorer Katagori I dan Katagori II sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No.48 Tahun 2005.

Terkait penyelesaian Tenaga Honorer Katagori I yang akan diangkat menjadi CPNS pada tahun anggaran 2012 dan Penyelesaian Tenaga Honorer Katagori II secara bertahap dari Tahun Anggaran 2012 sampai dengan 2014, Komisi II DPR meminta Kementerian PAN dan RB untuk dapat melaksanakannya secara transparan dan akuntabel.(nt)foto:wy/parle

 

  

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...