Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Bali. Foto: Balggys/nvl

Komisi II DPR RI melakukan peninjauan lokasi permasalahan pertanahan di Pura Dangkahyangan Gunung Payung Desa Adat Kutuh Kuta Selatan, Badung, Bali. Hal tersebut sebagai respon atas persoalan klaim lahan Duwe Pura Gunung Payung oleh oknum pribadi seluas 16 hektar. Ini menjadi perhatian khusus bagi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

"Ini meniadi catatan penting. Dan saya mendapat informasi bahwa selain ini, ternyata masih ada lagi dua atau tiga desa adat yang menghadapi masalah serupa. Jadi dalam kesempatan ini saya minta tolong ke Pak Menteri ATR/BPN, yang sudah mendeklarasikan diri untuk bisa menyelesaikan semua masalah pertanahan dengan baik," kata Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia usai melakukan peninjauan lokasi permasalahan pertanahan di Duwe Pura Gunung Payung, Bali (Selasa,26/10/2022)

Doli pun mengatakan, dengan melihatnya dokumen atau sertifikat lahan maupun adat tersebut sesungguhnya secara hukum sudah kuat dimiliki Duwe Pura Gunung Payung. Dengan demikian, kasus ini pernah berhasil menang pada gugatan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

"Waktu kasus ini disampaikan ke Jakarta, ini sudah jelas bahwa areal ini memiliki bukti sertifikat adat yaitu pipil, jadi sebetulnya hal ini sudah kuat secara hukum dan kasus ini sudah dilakukan gugatan di pengadilan, dan Alhamdulillah menang baik itu di Pengadilan Negeri maupun pengadilan tinggi," ucapnya.

Hal ini juga disampaikan oleh anggota DPR RI dapil Bali Bagus Adhi Mahendra, bahwa dirinya sangat mengapresiasi perjuangan Bendesa Adat Kutuh dan segenap Pengempon Pura dalam menyelamatkan Duwe Pura Gunung Payung dari oknum yang berkeinginan mengklaim, dan berharap tidak akan terjadi munculnya kasus serupa di Nusantara.

"Sebagai bentuk memberikan perhatian dan sokongan atas perjuangan hal ini mudah-mudahan bisa terhenti. Masyarakat yang melakukan ibadah harus kita berikan perhatian. Ini di tempat ibadah saja masih ada upaya seperti ini, apalagi di tempat lain. Inilah komitmen Ketua Komisi II bersama anggota dan pemerintah, memberantas yang namanya mafia tanah,” tutupnya. (gys/aha)