Komisi II Dukung Mamuju Tengah dan Balanipa Jadi Daerah Otonom Baru

19-06-2012 / KOMISI II

Tim Kunjungan Lapangan Komisi II DPR RI mendukung terbentuknya Kab. Mamuju Tengah dan Balanipa menjadi Daerah Otonom Baru (DOB) di provinsi Sulawesi Barat.

Hal tersebut mengemuka saat pertemuan Tim Komisi II DPR dengan Bupati Mamuju H. Sumardi Duka beserta jajarannya dan tokoh masyarakat Mamuju Tengah (15/6).

Usai pertemuan dengan jajaran tokoh masyarakat Mamuju Tengah, Ignatius Moelyono mengatakan, Mamuju Tengah dan Balanipa adalah dua daerah yang termasuk dalam 19 calon Daerah Otonom Baru yang menjadi prioritas pembahasan di Komisi II DPR RI.

“Setelah melihat secara fisik kehidupan masyarakat cukup baik, potensi ekonomi daerah banyak yang bisa dikembangkan, luas wilayah pun memadai, kehidupan sosial politik dalam kondisi mantap, maka tidak ada alasan bagi kami untuk menunda-nunda pembahasan,” ucap Ketua Tim.

Ignatius menyatakan, Komisi II akan berjuang sekeras tenaga untuk secepatnya mewujudkan harapan pemerintah daerah dan masyarakat Mamuju Tengah dan Balanipa sebagai kabupaten baru. “Kita akan kejar pembahasan sampai pertengahan bulan Juli ini hingga akhir masa sidang IV. Kira-kira bulan Agustus bisa ditandatangani presiden,” harapnya.

Ignatius menambahkan, sampai saat ini kami tidak menemukan kendala berarti dalam pembahasan, tinggal pemerintah melihat dengan jelas kondisi di lapangan yang memang sudah siap.

Ketua Badan Legislasi DPR RI ini mengungkapkan, Sejak tahun 2007 surat permohonan pembentukan DOB di Sulawesi Barat ini sudah masuk ke Komisi II DPR RI. Ignatius mengatakan pemerintah dan DPR menyepakati 19 calon DOB menjadi prioritas pada tahun ini.

Anggota Komisi II Miryam S. Haryani (F-Hanura) meminta agar pemerintah tidak perlu menunda-nunda lagi pembahasan mengenai calon DOB ini. “Mudah-mudahan segera setelah kami kembali ke Jakarta langsung kita bahas. Kita siap untuk memajukan Mamuju Tengah menjadi kabupaten baru,” tambah Anggota DPR asal daerah pemilihan Jawa Barat ini. (Don.Tvp)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...