Harus Ada Insentif Khusus untuk Daerah Berbasis Ekonomi Biru

24-09-2022 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera saat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Babel, Kamis (22/9/2022). Foto: Jiwa/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengungkapkan, Bangka Belitung (Babel) merupakan daerah yang luar biasa karena terdiri dari 577 pulau, 80 persen wilayahnya lautan. Menurutnya meskipun dalam kunjungan kerja Komisi II saat ini membahas pertanahan, tapi karena kondisi geografisnya, maka dia melihat potensi laut yang dimiliki oleh Babel.

 

Ia pun menjelaskan tentang blue economy alias ekonomi biru, yakni pembangunan ekonomi yang berbasis lautan, dia pun mengusulkan agar daerah berbasis ekonomi biru diberikan insentif khusus.

 

"Termasuk ada insentif khusus mestinya untuk daerah-daerah yang berbasis blue ekonomi bisa kita kembangkan. Contohnya karena kita di daerah tropis, maka sangat cocok sekali dengan rumput laut atau peternakan di pesisir dan perikanan di pesisir. Nah ini multiplier effect-nya akan besar sekali," papar Mardani saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II di Babel, Kamis (22/9/2022).

 

Politisi Fraksi PKS ini mengungkapkan, karena kondisinya 80 persen lautan, dana alokasi daerahnya juga basinya diperuntukan untuk daratan dan jumlah penduduk, sehingga ada ketidak adilan. Menurutnya penting sekali mendudukan persoalan betapa provinsi-provinsi kepualauan punya peluang besar untuk berkembang ketika kerangka autranya untuk bekerja diberikan kesempatan. 

 

Dia mengusulkan agar kedepan ada aturan yang memberikan perhatian khusus bagi daerah kepualauan. "Ternyata ada lubang di sini, luabanganya apa, teman-teman ATR-BPN punya keterbasan dalam mengelola laut, karena dia cuma pesisir masih bisa stelah itu kita tidak punya perangkat hukum yang bisa menjangkau," ungkap Mardani.

 

Dia menjabarkan bahwa alokasi anggaran ke Babel kecil karena perhitungan daratanya tidak lebih luas dari lautan. Terlebih lagi jumlah penduduknya baru satu setengah juta. Padahal karena daerah ini bentuknya kepulauan kosnya jadi lebih tinggi. Sehingga harus ada perimbangan, pusat harus memberikan bantuan lebih kepada rakyat yang ada di daerah kepulauan.

 

"Nah itu yang akan kami coba perjuangkan, agar paradigma pembangunan daerah kepualauan beda dengan paradigma pembangunan daerah daratan. Dan Indonesia 60 persen wilayahnya adalah lautan, mestinya kita betul-betul memperhatikan laut," ujar Mardani. (ssb/aha) 

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...