Perguruan Tinggi Swasta Membutuhkan Perhatian Pemerintah

21-09-2022 / KOMISI X
Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/9/2022). Foto: Opie/Man

 

Anggota Komisi X DPR RI Djohar Arifin mendapati informasi, selama ini banyak permasalahan yang dialami perguruan tinggi swasta (PTS). Beberapa permasalahan yang kerap dialami oleh perguruan tinggi swasta seperti administrasi yang berbelit-belit untuk mengurus akreditasi, dosen terbaik yang kerap berpindah dari swasta ke negeri, bahkan seputar persamaan jadwal penerimaan siswa baru.

 

“Memang banyak sekali ketimpangan yang kami temukan dan perhatian pemerintah pada swasta. Contohnya anggaran, anggaran pemerintah untuk PTN mencapai 94 persen. Lalu untuk PTS hanya empat persen, padahal jumlah PTS lebih banyak, begitu juga jumlah mahasiswanya," ucap Djohar usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Banten, Jumat (16/9/2022).

 

Djohar menambahkan, pihaknya bbukan bermaksud mengurangi anggaran ke PTN, melainkan perhatian kepada PTS harus dibenahi. Keadilan kebijakan harus ada dari pemerintah. "Beban yang dibebankan kepada PTS juga sangat besar oleh kementerian. Contohnya akreditasi. Dulu akreditasi, masuk ke pemerintah, tetapi kini dikeluarkan. Sehingga perguruan tinggi harus membayar sendiri. Dan tak tanggung-tanggung, satu program studi saja bisa 50 sampai 60 juta. Padahal tidak semua PTS memungut biaya kuliah yang tinggi," ucap Djohar.

 

Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, Komisi X DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Perguruan Tinggi, yang akan mengangkat permasalahan di perguruan tinggi, agar pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa membangun PTN dan PTS dengan bersama-sama. "Panitia kerja akan selesai 2022 ini, dan akan langsung dibicarakan dengan pemerintah. Ini tak bisa menunggu waktu, berleha-leha," jelas Djohar. (opi/sf)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...
Pendidikan Tulang Punggung Utama Menuju Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, mengingatkan bahwa pendidikan adalah tulang punggung utama dalam...