Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Bina Nusantara, Rektor UMM, Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, Rektor Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Cenderawasih dan Rektor ITK, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Foto: Runi/Man

Anggota Komisi X DPR RI Sakinah Aljufri mengakui bahwa saat ini banyak ketimpangan yang terjadi dalam institusi pendidikan, khususnya di antara perguruan tinggi negeri (PTN) dengan perguruan tinggi swasta (PTS). Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai, pemerintah perlu memberikan perhatian kepada perguruan tinggi secara merata, guna meminimalisir ketimpangan tersebut.

“Pemerintah hendaknya berikan perhatian tidak hanya fokus kepada perguruan tinggi negeri itu sendiri, tentunya harus secara pelan secara bersamaan baik negeri maupun swasta,“ ujar Sakinah dalam RDPU Komisi X DPR RI dengan Rektor Universitas Bina Nusantara, Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, Rektor Universitas Sumatera Utara, Rektor Universitas Cenderawasih dan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2022).

Selain itu, dirinya juga menyoroti terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang dikeluarkan pemerintah. Ia mengaku bahwa di Sulawesi, kehadiran KIP sulit untuk dijangkau, terutama pada perguruan tinggi dengan jurusan agama. Dirinya berharap, kendala pada KIP ini bisa menjadi bahan diskusi dalam panja perguruan tinggi sehingga kendala tersebut dapat teratasi. “(Kendala KIP) Ini salah satu kendala. Mungkin ini juga dirasakan oleh rektor-rektor yang ada di ruangan ini,” lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Tengah itu.

Di akhir, dirinya pun menyepakati bahwa pendidikan di Indonesia memerlukan peta jalan pendidikan untuk menjadi solusi atas berbagai kendala dan ketimpangan yang terjadi dalam perguruan tinggi. Sakinah menilai, ketimpangan tersebut seringkali menyebabkan masyarakat di bagian Timur Indonesia ingin mengenyam pendidikan di Pulau Jawa. “Mudah-mudahan ini bisa kita masukkan dan Insya Allah bisa bisa apa namanya menjadi masukan-masukan yang kita usulkan kepada pemerintah,” tutup Sakinah. (hal/sf)