KSSK Harus Perkuat Sinergi Untuk Antisipasi Dampak Buruk Resesi

02-08-2022 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk memiliki roadmap yang jelas. Serta tak lupa harus memperkuat sinergi guna mengantisipasi dampak terburuk dari potensi munculnya resesi global.

 

"Menghadapi situasi yang semakin tidak pasti ini, KSSK harus perkuat sinergi dan ada roadmap yang jelas untuk antisipasi dampak-dampak terburuk,” ujar Kamrussamad dalam keterangan persnya yang diperoleh Parlementaria, Senin (1/8/2022).

 

Dijelaskannya, Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Amerika Serikat (AS) pada kuartal II-2022 negatif 0,9 persen setelah pada kuartal I-2022 negatif 1,6 persen. Kondisi tersebut menurutnya akan membuat AS dipastikan mengalami resesi. Belum lagi, resesi China, serta perang Ukraina-Rusia yang terus berkepanjangan akan berdampak terhadap perekonomian global.

 

Dengan kata lain, Politisi Partai Gerindra ini menilai resesi di AS setidaknya akan berdampak pada dua hal bagi Indonesia. Pertama, tekanan ekspor karena AS akan berhemat dan mengurangi impor. Kedua, resesi akan direspon The Fed dengan kembali menaikkan suku bunga. Jika hal ini terjadi, potensi capital outflow akan semakin tinggi.

 

“Selain itu, ancaman krisis lainnya adalah pertumbuhan ekonomi China yang negatif. Hal ini diperparah dengan konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina yang belum reda. Hal tersebut akan berdampak pada performa ekspor Indonesia. Ini krusial, terutama bagi kinerja ekspor kita," terang Kamrussamad.

 

Negara seperti AS, China, dan Eropa menurutnya adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. "Jadi, kalau mereka melemah, permintaan ekspor turun dan harga komoditas turun. Hal itu diperparah dengan kenaikan suku bunga The Fed. Kenaikan suku bunga ini akan direspon dengan investor beramai-ramai menarik dananya dalam jumlah besar,” imbuhnya.

 

Hal itu terjadi sejak Mei 2022. Investasi sebanyak Rp32,12 triliun pada Mei, lalu turun menjadi Rp15,51 triliun pada Juni 2022, dan kembali naik menjadi Rp29,15 triliun pada Juli 2022. Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kondisi tersebut tidak membuat rupiah melemah secara signifikan, tetapi ancaman krisis yang datang dari tiga penjuru akan membuat dampak lebih besar dari sebelumnya. (ayu/aha)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...