Komisi X Dorong Kemenparekraf Kembangkan Industri Film Berbasis Sejarah

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menteri pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022). Foto: Devi/Man
Komisi X DPR RI mendorong Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) RI untuk mengembangkan industri perfilman di Indonesia yang berbasiskan sejarah atau budaya yang mencerminkan identitas keindonesiaan. Menurutnya, kesuksesan film ‘KKN Desa Penari’ yang menjadi salah satu film hits sepanjang sejarah Indonesia, karena memiliki nilai historical background.
“Jadi (film) KKN Desa penari itu ada historical background yang ada budayanya sama seperti yang disampaikan Bang Putra (Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan) tadi mengenai (film) Ngeri-Ngeri Sedap. Nah tolong (sektor ini) ada di-support,” ujar Dede Yusuf dalam Rapat Kerja Komisi X dengan Menparekraf Sandiaga Uno beserta jajaran di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (4/7/2022)
Agar film horor di Indonesia tidak hanya sekadar menampilkan pocong dan setan, dirinya mengusulkan agar pemerintah memfasilitasi untuk membentuk pelatihan yang bisa mendorong sisi culture, namun tetap dengan sentuhan kekinian untuk masyarakat yang terjun di dunia perfilman. “Oleh karena itu harus ada ada semacam training, supaya kawan-kawan dunia perfilman pun dia tahu kalau bikin temanya (sejarah dan budaya) ini, pemerintah juga akan memberikan ruang, akan memberikan support gitu,” lanjut Dede.
Menurut politisi Partai Demokrat tersebut, saat ini momentum yang sangat bagus untuk industri kreatif film juga bangkit. Ia pun mengaku senang ketika ada artis dari Indonesia, seperti Anggun C Sasmi yang menyanyi dan menari di Perancis dengan iringan iringan musik tradisional Indonesia ini, termasuk upaya dari berbagai anak muda lainnya. “Saya nonton, saya lihat. Itu perlu kita gali agar keindonesiaannya ini bisa menjadi goes international,” pesan legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat II tersebut. (hal/sf)