Komisi II Tinjau Pelaksanaan E-KTP di Sulawesi Utara

27-04-2012 / KOMISI II

Ketua komisi II DPR RI, Agun Gunanjar Sudarsa mengatakan, program e-KTP ini adalah program nasional yang sangat penting. “Kita berharap dengan e-KTP banyak persoalan bangsa bisa kita atasi. Kami datang untuk mengecek apakah target waktu bisa dipenuhi atau tidak,” ucap Agun.

Agun berharap pada 1 Januari 2013 yang akan datang, semua warga negara di seluruh Indonesia yang sudah berusia 17 tahun atau sudah menikah memiliki e-KTP. “Jadi tidak ada lagi orang yang memiliki KTP ganda,” tegasnya. Lebih lanjut Agun menjelaskan, manfaat e-KTP sangat banyak, di antaranya hak-hak pribadi orang akan terlindungi, seperti kepemilikan harta, usaha, pajak, dan yang terpenting adalah untuk menata pembangunan demi kesejahteraan rakyat.

“Data kependudukan sekarang kan tidak pernah jelas, oleh karena itu program e-KTP ini harus sukses. Angka kemiskinan saja selalu tidak jelas, demikian juga data mengenai kepemiluan selalu menjadi sumber masalah,” tambah Agun.

Tim Komisi II DPR saat meninjau pelaksanaan e-KTP di kantor Kec. Tikala, Wakil Walikota Manado Harley Mangindaan menjelaskan, pelaksanaan pendataan e-KTP di Kota Manado telah mencapai 90%. Harley mengharapkan pada pertengahan tahun ini sudah bisa 100%.

Sementara saat mengunjungi Kab. Minahasa Selatan, kepada tim Komisi II, Bupati Minahasa Selatan Christiany Eugenia Paruntu, menginformasikan bahwa di Kab. Minahasa Selatan pendataan e-KTP sudah mencapai 90%. “Puji Tuhan saat ini untuk Program e-KTP di kabupaten Minsel sudah 90 persen sedangkan untuk PNPM berjalan dengan semestinya,” ungkap Paruntu.

Tim Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi, Agun Gunanjar Sudarsa (F-PG) didampingi Wakil Ketua Komisi Hakam Naja (F-PAN) melakukan peninjauan pelaksanaan e-KTP dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan di Kota Manado dan Kab. Minahasa Selatan. (bw.tvp)

BERITA TERKAIT
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...
Belajar dari Kasus di Pati, Jangan Ada Jarak Kepala Daerah dan Rakyatnya
14-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda menilai kasus yang terjadi di Pati, Jawa Tengah antara kepala...