Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf (tengah) saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Dosen SBM ITB. Foto : Galuh/mr

Beberapa minggu terakhir publik tengah ramai dengan adanya konflik yang terjadi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) lantaran dicabutnya swakelola SBM ITB oleh ITB. Komisi X DPR RI melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Forum Dosen SBM ITB mencoba mendengar permasalahan yang terjadi dari sudut pandang para dosen SBM ITB. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf menilai untuk mencari solusi atas konflik ini, Rektor dan Forum Dosen SBM ITB perlu ngopi bareng.

“Untuk mendapatkan SK Rektor ini, kira-kira gitu kan bahasanya, itu perlu ngopi Pak? betul ya perlu ngopi (bareng)?” kelakar Dede Yusuf pada RDPU bersama Forum Dosen SBM ITB di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (21/3/2022). Kegiatan ngopi yang dimaksud merupakan perlu adanya ruang komunikasi bagi Forum Dosen SBM ITB dan rektor ITB untuk berbincang bersama, sehingga dapat menemukan titik temu solusi untuk permasalahan mereka. Komisi X DPR RI pun bersedia untuk melakukan mediasi antara mereka.

Komisi X DPR RI juga melakukan RDPU bersama forum orang tua mahasiswa SBM ITB setelah acara RDPU bersama forum dosen SBM ITB berlangsung. Rektor ITB pun juga akan dipanggil oleh Komisi X DPR RI. “Kita mengundang Rektor (ITB) hari Kamis (mendatang). Jadi kita dengar semua (aspirasinya),” kata Dede Yusuf.

Akar mula permasalahan antara Forum Dosen SBM ITB dengan rektor ITB bermula dari adanya temuan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selama ini SBM ITB melakukan swakelola fakultas manajemen dan bisnis ITB ini dengan menggunakan SK Dekan, karena Rektor tidak juga membuat aturan yang dapat mempayungi SBM ITB melakukan swakelola secara resmi. Dede Yusuf juga menilai masalah SBM ITB ini terjadi karena adanya ego sektoral dan perlu pola komunikasi yang baik untuk menyelesaikannya.

“Kadang-kadang di dalam masalah kelembagaan ada ego sektoral kampus. Mungkin mereka punya keunggulan sendiri dan punya semacam prinsip yang mereka sudah pertahankan. SBM ITB tidak pernah mendapatkan anggaran dari kampus, malah kebalikannya mereka memberikan. Namun, tiba-tiba mungkin karena Rektor punya kewenangan dan diatur melalui PP dan statuta juga merasa ini kampus semuanya harus ikut dengan aturan main,” ucap politisi Partai Demokrat tersebut.

Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu memastikan Komisi X DPR RI tidak berpihak pada siapun dan berusaha untuk mendengar masalah ini dari berbagai macam sudut pandang. “Karena masalah yang terjadi sebenernya merupakan masalah internal kampus tetapi karena pada akhirnya viral kemudian orang tua protes kemudian hal ini menjadi masalah publik dan sebagai masalah publik tentu kita juga harus ikut mengawasi, fungsinya ya, tapi kita juga tidak mau jump to conclusion atau langsung memutuskan tapi kita juga mendengar dulu masukan-masukan dari berbagai pihak lainnya,” ujar legislator Jawa barat II ini.

Dede Yusuf juga menyinggung mengenai Kampus Merdeka yang merupakan kebijakan yang dibuat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. SBM ITB sebagai fakultas mandiri dinilai memiliki kredibilitas international dengan persebaran alumninya di berbagai negara dan mengundang guru-guru besar dari luar negeri. Kemendikbudristek juga diharapkan dapat menjadikan kejadian yang menimpa SBM ITB ini menjadi sebuah catatan penting untuk dapat memproteksi kampus-kampus yang mandiri seperti SBM ITB. (gal/sf)