Anggota Komisi X DPR RI Johar Arifin saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI ke Gedung Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (18/3/2022). Foto : Eki/mr

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI menggelar pertemuan bersama Wali Kota Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang dan sejumlah masyarakat pendidikan di Kota Tangerang untuk membahas sejumlah persoalan terkait penerapan Merdeka Belajar-Kurikulum Merdeka di Kota tersebut. Pertemuan digelar di Gedung Akhlakul Karimah, Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Banten, Jumat (18/3/2022).

“Kita konsentrasi tentang pendidikan. Kunjungan ke Kota Tangerang ini sangat berharga bagi kami, karena kami mengharapkan masukan-masukan, atau masalah-masalah dari program yang telah disiapkan pemerintah. Apa masalahnya di daerah ini,” ujar Johar, usai memimpin kunjungan kerja spesifik tersebut.

Dikatakan Johar, pihaknya sangat berterima kasih kepada pemangku kepentingan pendidikan di Kota Tangerang yang banyak memberikan masukan kepada Komisi X DPR. Pihaknya pun berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut di tingkat Komisi. “Ya, kita mendapatkan keluhan ya. Begitu dahsyatnya episode-episode (Kurikulum Merdeka) yang telah dikeluarkan oleh kementerian. Sudah episode ke-17. Mulai dari penghapusan Ujian Nasional (UN) dan sekarang sudah episode 17,” jelas politisi Partai Gerindra itu.

“Kita lihat bagaimana sibuknya perangkat pendidikan oleh episode-episode yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan. Nah ini akan kita evaluasi,” imbuhnya. Johar menegaskan, untuk pendidikan yang diberikan kepada generasi bangsa, semestinya pemerintah tidak boleh salah. Ia lantas menganalogikannya dengan perbandingan pembuatan bangunan seperti jembatan atau rumah. “Bikin jembatan, bikin rumah, bisa diperbaiki, tapi pendidikan salah maka rusaklah pendidikan bangsa. Jadi kita tidak boleh coba-coba,” tegasnya.

Johar menerangkan, dengan memberikan instruksi secara masif terkait pendidikan, maka dari sana lah akar rusaknya generasi bangsa ke depan. Apalagi isntruksi tersebut belum diuji apakah akan efektif ketika diterapkan. “Jadi kita menerima banyak masukan dari pakar pendidikan mengkhawatirkan ini. kita harapkan pada periode kita ini akan dibangun suatu kurikulum negara. Jadi siapapun presiden siapa pun menterinya. Kurikulumnya tetap. Tidak lagi dengan sistem coba-coba,” demikian saran Johar.

Hadir dalam pertemuan tersebut, Anggota Komisi X DPR RI, Wali Kota Tangerang, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), Kepala Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah, Dewan Pendidikan Daerah dan pemangku kepentingan lainnya. (eki/sf)