Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik ke Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/03/22). Foto : Rizki/mr

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih melakukan pertemuan  dengan pejabat daerah dan para pemangku kepentingan (stakeholder) pendidikan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, guna menyerap aspirasi terkait implementasi program Kurikulum Merdeka yang diinisiasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Komisi X DPR RI berkepentingan untuk melihat secara langsung pelaksanaan Kurikulum Merdeka di berbagai sekolah, serta untuk mendapatkan pandangan dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan pendidikan,” kata Fikri saat memimpin pertemuan di Kantor Bupati Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Jumat (18/03/21).

Kurikulum Merdeka sendiri merupakan kerangka kurikulum yang dikembangkan agar lebih fleksibel, sekaligus berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi murid. Fikri mengungkapkan Komisi X mendukung jalannya program Kurikulum Merdeka tersebut. "Kurikulum ini mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa, serta memberi ruang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” ungkap politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Fikri meminta seluruh pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan dapat segera mengimplementasikan kurikulum merdeka secepatnya di seluruh sekolah. “Setiap pemerintah daerah terutama dinas pendidikan, harus segera mempersiapkan dan melaksanakan program tersebut,” imbuhnya.

Legislator dapil Jawa Tengah IX tersebut. menambahkan, Komisi X DPR RI juga berupaya menyerap berbagai masukan dan penjelasan secara langsung terkait persoalan pelaksanaan kebijakan dalam bidang pendidikan terutama yang terhambat akibat pandemi Covid-19. Salah satunya, Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) yang berkepanjangan dan berdampak pada pembelajaran siswa.

Terkait hal itu, Fikri menemukan tingkat penyerapan materi pelajaran siswa cukup rendah akibat kendala belajar secara daring. "Berdasarkan data Kemendikbudristek, tingkat penyerapan siswa hanya 46 persen selama belajar daring,” ungkapnya sembari berharap Kabupaten Bekasi dapat segera menggelar Pembelajaran Tatap Muka (PTM) 100 persen yang rencananya akan dimulai pada bulan April mendatang. (rr/sf)