Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti dalam rapat kerja dengan Mendibudristek Nadiem Makarim, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), Foto: Tari/Man

Masalah yang kini mengemuka di balik banyaknya guru honorer yang diterima sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) adalah sepinya sekolah swasta, karena para gurunya sudah menjadi PPPK. Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti menilai butuh terobosan hukum yang cepat di tengah dilema ini, agar sekolah swasta tidak ditinggalkan para gurunya.

Dalam rapat kerja dengan Mendibudristek Nadiem Makarim, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (19/1/2022), Esti mengemukakan, terobosan hukum yang dimaksud bisa dengan peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk menempatkan kembali para guru PPPK di sekolah-sekolah swasta. Jadi, tidak ada kewajiban bagi PPPK mengajar di sekolah-sekolah negeri. Persoalan ini mengemuka lantaran dalam UU ASN, PNS dan PPPK wajib bekerja di instansi pemerintah, bukan swasta.

"Dalam ketentuan UU ASN yang dimaksud dengan ASN adalah PNS dan PPPK yang bekerka di instansi pemerintah. Mungkin perlu peraturan pemerintah atau peraturan presiden untuk menempatkan lulusan PPPK dari sekolah swasta untuk diperbantukan. Kalau ini kita biarkan akan jadi darurat persoalan di sekolah-sekolah swasta. Bahkan, ada.sekolah yang tinggal kepala sekolahnya saja, karena gurunya lolos semua sebagai PPPK," ungkap legislator dapil Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) itu.

Esti mendesak pemerintah segera memberi solusi atas persoalan krusial ini. Jangan sampai sekolah-sekolah swasta dibiarkan menghadapi persoalan sendiri, tanpa solusi dari pemerintah. Terokosan solusi ini dibutuhkan segera, tanpa perlu menunggu ada perubahan UU ASN. "Menurut hemat saya, terobosan terkait UU ASN sangat diperlukan. Tidak perlu menunggu perubahan UU ASN," desak politisi PDI-Perjuangan itu. (mh/sf)