Ego Sektoral Antar Kementerian dalam Program Desa Wisata Masih Sangat Kental

01-12-2021 / KOMISI X
Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X dengan para pakar pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Foto: Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng menilai ego sektoral di antara kementerian dan lembaga desa wisata menyebabkan terhambatnya pembangunan desa wisata selama ini. Sebagaimana diketahui banyak pihak terlibat dalam program desa wisata. Sebut saja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hingga lembaga desa pariwisata.

 

"Walaupun dalam rekomendasi kita selalu memberi saran untuk kolaborasi, kerja sama, gotong royong, tetapi faktanya memang kita sendiri terkadang sulit melakukannya. Tapi itu tentu tidak menyurutkan semangat kita untuk tetap berupaya bagaimana desa wisata dan kampung tematik ini bisa berjalan dan berkembang dengan baik,” ujar Agustina saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Desa Wisata/Kampung Tematik Komisi X dengan para pakar pariwisata di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/12/2021).

 

Hal senada juga diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI An’im Falachuddin. Ia melihat ego sektoral antar kementerian dan lembaga terkait desa wisata memang masih sangat kental. “Yang menjadi pertanyaan sekarang, bagaimana mekanisme koordinasi yang baik, sehingga mampu mengatasi masalah ego sektoral antara kementerian dan lembaga yang terkait tersebut,” tanya An’im kepada para pakar bidang pariwisata seperti Prof. Azril Azhari, Prof. Yuwana Markuka, dan Prof. Burhan Bungin.

 

Selain itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut juga meminta masukan atau solusi terkait adanya ketidakstabilan di setiap tahun kepemimpinan di desa wisata tersebut. Pasalnya, hal tersebut yang dinilai menjadi salah satu faktor desa wisata mengalami ketidakstabilan atau peningkatan dan penurunan. “Nah mungkin ada kiat-kiat (atau) masukan dari pakar, bagaimana supaya desa wisata tetap bertahan dan percaya dengan sistem yang baik. Jadi tidak tergantung kepada pemimpin desa tersebut,” tanya An'im. (ayu,dty/sf)

BERITA TERKAIT
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...
Once Mekel Apresiasi Terbitnya Permenkum Royalti, Fondasi Hukum Pertunjukan dan Musisi Nasional
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Elfonda Mekel, menyampaikan apresiasi atas terbitnya beleid Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor...
Pidato Presiden Tempatkan Pendidikan, Kesehatan, dan Keadilan Sosial Fondasi Utama Indonesia Emas 2045
15-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi yang tinggi atas pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia,...