Pemkot Tangerang Perlu Sosialisasikan ADM di MPP Kota Tangerang

24-11-2021 / KOMISI II
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang ketika mencoba mesin ADM saat meninjau Mal Pelayanan Publik di Tangerang, Banten, Selasa (23/11/21). Foto: Novel/nvl

 

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menghimbau Pemerintah Kota Tangerang untuk menyosialisasi kepada masyarakat terkait fasilitas yang ada di Mal Pelayanan Publik Kota Tangerang. Hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat belum mengetahui bahwa di MPP ini terdapat mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

 

DIketahui, mesin tersebut diluncurkan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk mencetak dokumen kependudukan secara mandiri, mulai dari KTP elektronik (e-KTP), kartu keluarga (KK), Kartu Identitas Anak (KIA), akta kelahiran maupun akta kematian, dan lainnya.

 

“Himbauan kita, supaya Pemkot Tangerang bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat fasilitas apa saja yang disiapkan oleh MPP. Misalnya pembuatan KTP, pembuatan SIM. Jadi sosialisasi dari Pemkot ini yang paling perlu dalam rangka untuk mendayagunakan fungsi dari MPP ini,” kata Junimart saat memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI meninjau Mal Pelayanan Publik di Tangerang, Banten, Selasa (23/11/21).

 

Politisi Partai PDI-Perjuangan ini menambahkan MPP Kota Tangerang masih milik Kementerian Hukum dan HAM, sehingga Pemkot Tangerang masih menunggu hibah dari pemerintah tentunya atas izin dari Kementrian Keuangan. Ia juga berpesan agar segala urusan pelegalan aset-aset negara yang dijadikan MPP bisa secepat mungkin diselesaikan sehingga Pemerintahan Kota dan Kabupaten bisa melayani masyarakat dengan baik dan lancar. 

 

“Kita akan sampaikan juga kepada kementerian terkait supaya sesegera mungkin memenuhi segala hal-hal yang sifatnya legal, termasuk aset-aset negara yang akan difungsikan sebagai MPP, supaya masyarakat bisa terlayani secara baik. Dan pemerintahan kota dan kabupaten juga tidak menjadi terbeban dalam rangka untuk pelayanan publik ini,” pungkas Junimart. (nvl/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...