Rahmat Muhajirin: BKN Harus Antisipasi Peluang Kecurangan pada SKB CPNS 2021

17-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin saat pertemuan tim kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Kanreg II BKN Surabaya, Selasa (16/11/2021). Foto: Erman/Man

 

Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu mengungkapkan, terdapat indikasi kecurangan dalam seleksi kompetensi dasar (SKD) CPNS 2021. Tak tanggung-tanggung, terdapat 225 kasus yang tersebar di sembilan daerah saat ini sudah masuk dalam penyelidikan aparat penegak hukum.

 

Merespon temuan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Rahmat Muhajirin mendukung BKN untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh guna mengembalikan kepercayaan publik akan rekrutmen CPNS juga PPPK yang bersih dan transparan.

 

“Saya yang dari dapil Jatim I, diantaranya meliputi Surabaya-Sidoarjo banyak menerima permintaan untuk memasukkan CPNS. Namun saya bilang tidak bisa, karena seleksinya ketat,” ucap Rahmat saat pertemuan tim kunspek Komisi II DPR RI dengan jajaran Kanreg II BKN Surabaya, Selasa (16/11/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini mendukung BKN untuk mengantisipasi peluang kecurangan sedini mungkin sebelum pelaksanaan seleksi kompetensi bidang (SKB) dilaksanakan.

 

BKN juga perlu mengantisipasi keterlibatan ‘orang dalam’ yang melakukan kecurangan. Dikatakan Rahmat, sepanjang sistem seleksi CPNS 2021 yang menggunakan Teknologi Informasi (TI) tersebut masih dikelola manusia, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan, seperti yang terbukti sekarang.

 

“Salah satunya sebagai antisipasi adalah melalui sistem operator model digital. Harusnya semua berbasis IT (teknologi informasi), karena sepanjang manusia masih menjadi operator, peluang kecurangan tetap saja ada, dan itu terbukti sekarang,” tuturnya.

 

Pada kesempatan itu, Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya Heru Purwata mengatakan, seleksi CPNS dan PPPK di wilayah Jatim yang merupakan wilayah kerja Kanreg II BKN Surabaya tidak ditemukan kecurangan oleh peserta maupun petugas.

 

“Kita sudah memiliki perangkat IT internal untuk mengantisipasi kecurangan, sehingga disini berjalan lancar dan aman,” ujarnya seraya menjelaskan bahwasanya BKN Surabaya sudah melakukan persiapan-persiapan khusus sebagai antisipasi kecurangan pada tes SKB.

 

Selain memastikan PC dan jaringan aman dari pembobolan akses, pihaknya juga membekali nilai-nilai kejujuran dan akhlaq kepada semua pegawai BKN agar memiliki integritas dan kredibilitas dalam menjalankan pekerjaan. “Setiap minggu kita berikan siraman rohani kepada pegawai,” ujar Heru. (es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...