Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meninjau workshop perakitan tongkat sensorik di BRSPDSN Mahatmiya, Tabanan, Bali. (Foto: Sofyan/sf)

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan, untuk memberikan dukungan bagi kemandirian penyandang disabilitas, tidak bisa mengharapkan seluruhnya peran dari pemerintah. Karena faktanya banyak masyarakat Indonesia yang membutuhkan banyak bantuan. Karena itu harus didorong semua pihak untuk ikut serta dalam mendukung kaum disabilitas mencapai kemandirian, khususnya di tengah keterbatasan anggaran.

“Maka kesepakatan Komisi VIII dengan pemerintah, (perlu ada) semacam stimulan, memberikan rancangan bagi masyarakat penerima langsung atau pemerintah di daerah untuk mencari format supaya mereka (penyandang disabilitas) lebih mandiri,” kata Marwan usai memimpin Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI meninjau Balai Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Sensorik Netra Mahatmiya (BRSPDSN) Mahatmiya di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, Selasa (9/11/2021).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menambahkan, saat ini bentuk dukungan kepada penyandang disabilitas masih sebatas pemberian bantuan, belum sampai secara masif mereka untuk mencapai kemandirian. Menurut Marwan, bentuk atensi dari pemerintah atau pihak terkait lainnya harus digeser ke arah kemandirian para penyandang disabilitas. Dari hasil peninjauan BRSPDSN Mahatmiya ini, Marwan menilai perlu adanya pemetaan dalam memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas sesuai dengan karakter daerahnya.

“Kalau masyarakat Bali itu karena daerah wisatawan, maka (adanya) kafe (di BRSPDSN Mahatmiya) bisa berjalan. Mendorong (pelatihan) masyarakat disabilitas ke situ, saya pikir itu jauh lebih mudah. Nah tapi kan semua karakter daerah tidak seperti Bali. Karena karakter daerahnya itu tidak sama, maka atensinya itu bantuan, belum kemandirian. Kita berharap ke depan pemetaan (pelatihan kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan karakter daerah) itu penting,” tandas Marwan.

Marwan menjabarkan, karakter daerah yang berbeda itu membuat jenis pelatihan yang akan diberikan kepada penyandang disabilitas akan berbeda. Misalnya di Bali misalnya layanan, dan produksinya di tempat berbeda. Sehingga perlu adanya dukungan melalui berbagai program. “Program sepanjang mereka belum bisa mandiri, tentu atensi bantuan. Bantuan seperti biaya untuk anak-anaknya sekolah dan lain-lain itu penting, tapi harus didorong kemandirian. Kemandirian ini yang terus menerus didiskusikan baik Anggota DPR, pemerintah, sampai pemerintah kabupaten/kota,” tandas legislator dapil Sumatera Utara II tersebut.

Dalam kesempatan kunjungan yang turut dihadiri Wakil Bupati Tabanan I Made Edi Wirawan tersebut, Komisi VIII DPR RI juga mengapresiasi berbagai program Pemerintah Kabupaten Tabanan dalam melindungi dan mendukung penyandang disabilitas. Selain meninjau berbagai fasilitas BRSPDSN Mahatmiya, Komisi VIII DPR RI juga menyalurkan bantuan sebesar Rp4,9 miliar dari Kementerian Sosial RI kepada para penyandang disabilitas.

Turut hadir dalam kunjungan ini, sejumlah Anggota Komisi VIII DPR RI, di antaranya IGN Kesuma Kelakan, Ina Ammania, Selly Andriany Gantina, Paryono dan I Komang Koheri dari Fraksi PDI-Perjuangan, Mohammad Saleh, Hasan Basri Agus dan Itje Siti Dewi Kuraesin dari Fraksi Partai Golkar, Maman Imanul Haq dan MF Nurhuda dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Hasani Bin Zuber (Fraksi Partai Demokrat, serta Buchori Yusuf, dan Nur Azizah Tamhid dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). (sf)