Anggota DPR Tekankan Seleksi CPNS Harus Hindari Potensi Kecurangan

10-11-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin dalam foto bersama usai pertemuan Panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/11/2021). Foto: Agung/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mendorong agar seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dapat lebih baik dari masa ke masa. Ia berharap segala jenis kecurangan yang terjadi dapat ditindak dan potensi kecurangan di masa depan harus diminimalisir. 

 

“Seleksi itu harus makin menghasilkan orang orang yang siap bekerja di birokrasi yang kita inginkan. Yang akuntabel, transparan dan profesional. Kalau seleksi sudah curang bagaimana kita bisa berharap pada orang-orang yang sudah masuk itu," ujarnya di sela-sela pertemuan Panja RUU Aparatur Sipil Negara (ASN) Komisi II DPR RI dengan akademisi Universitas Diponegoro (Undip) di Semarang, Jawa Tengah, Senin (8/11/2021). 

 

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI itu juga menyayangkan terjadinya dugaan kecurangan seleksi CPNS di beberapa daerah yang belum lama ini terjadi. Ia memastikan, Komisi II DPR RI akan memanggil lembaga terkait untuk mendapatkan konfirmasi terkait kejadian tersebut. "Kami sangat menyayangkan pada proses (seleksi) itu masih ada yang berlaku curang," terangnya. 

 

Padahal, kata Zulfikar, pemerintah telah berjanji menjalankan proses seleksi secara objektif serta bersedia memakai sistem yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk komitmen itu, Komisi II DPR RI mengapresiasi upaya pemerintah tersebut. Namun dengan adanya kejadian ini, Zulfikar mengakui, mengecewakan banyak pihak. 

 

"Saya prihatin, tidak hanya kecewa, tapi rasanya juga memalukan. Sebab kecurangan ini ternyata banyak. Ini tidak bisa dibaca insidental saja, mungkin bisa jadi direncanakan. Maka keputusan BKN sudah tepat untuk mendiskualifikasi pesertanya. Tapi kami juga ingin hal itu diselidiki lebih lanjut. Sebab ini tampaknya sesuatu yg direncanakan bukan tiba-tiba," pungkas Zulfikar. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...