Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim. Foto: Husen/Man

Seleksi calon aparatur sipil negara (CASN) di seluruh Indonesia harus diaudit. Seruan ini disampaikan menyusul temuan kecurangan seleksi CASN di Buol, Sulawesi Tengah dengan modus remote access. Ini jadi sorotan publik dan Komisi II DPR RI.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim kepada pers, Selasa (26/10/2021), mendesak pemerintah melakukan investigasi dan audit forensik digital atas sistem IT seleksi CASN. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem dan mekanisme tes seleksi CASN. Selain itu, Luqman juga meminta pihak-pihak yang terlibat dalam kecurangan seleksi ASN dijatuhi hukuman berat.

"Saya minta agar mereka dijatuhi hukuman yang berat. Baik hukuman disiplin pegawai maupun pidana. Praktik kecurangan ini bukan hanya mencoreng integritas BKN dan KemenPAN-RB, tapi juga ancaman serius bagi keamanan nasional," tandas politisi PKB tersebut.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR Saan Mustopa juga menyerukan yang sama, agar kasus di Buol diinvestigasi mendalam sekaligus mengaudit CASN di semua daerah. "Mungkin ini yang baru ketahuan. Mungkin ada juga yang lain. Jadi walaupun kita berpikir positif bahwa yang selama ini kita anggap ruang kecurangan dengan model seleksi hari ini tertutup, ternyata masih bisa juga ada kecurangan," ungkap Saan yang juga Anggota F-Nasdem DPR itu.

Anggota Komisi II DPR lainnya Guspardi Gaus, mengaku prihatin atas kejadian dugaan kecurangan seleksi ASN di Buol. Ia minta harus ada proses hukum yang berjalan atas kasus ini. "Masyarakat juga (harus) memelototkan matanya terhadap kecurangan-kecurangan itu. Kalau perlu orang yang memberitahu itu diberi reward karena dia berani mengungkapkan kecurangan di Buol," seru Guspardi yang juga Anggota F-PAN DPR. (mh/es)