Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut, Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado, Kamis (14/10/2021). Foto: Diapa/Man

Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI mendapati informasi sejumlah kasus yang sedang ditangani oleh Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara dan BNN Provinsi Sulawesi Utara. Di antaranya mengenai Pertambangan Tanpa Izin (PETI) dan pertambangan emas di kawasan hutan lindung terkait ditangkapnya kasus korupsi Bupati Minahasa Utara. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh ingin ke depannya kasus ini terus dipantau, dan hal ini pun juga menjadi perhatian khusus dari Komisi III DPR RI.

“Jadi ada beberapa hal yang menjadi perhatian Komisi III DPR RI, termasuk juga kelangkaan solar di daerah Pineleng, Manado,” kata Pangeran saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI dengan Kapolda Sulut beserta jajaran Kapolres se-Sulut, Kepala BNNP Sulut  beserta jajaran Kepala BNNK se-Sulut, di Mapolda Sulut, Manado, Kamis (14/10/2021).

Pangeran juga mendapati kendala minimnya anggaran yang dialami mitra kerja Komisi III DPR RI di Sulut. Ia meminta hal ini dapat diatasi, jangan sampai banyak kasus yang terlantar oleh karena kekurangan anggaran. “Terkait anggaran, kami juga meminta kepada Kapolda agar ke depannya kami bisa memperjuangkan kendala yang sejauh ini terjadi. Kami akan coba mengawal juga kepada Kapolri supaya anggaran di Polda Sulawesi Utara ini bisa ditingkatkan lagi,” pungkas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Selain itu, Pangeran juga mendorong adanya kerja sama mitra kerjanya untuk dapat melindungi warga Sulut dari peredaran narkoba. Pasalnya letak Sulut berbatasan dengan Filipina. Ia berharap ke depannya terdapat sinergi antara Polri, BNN, maupun elemen lainnya. “Terkait dengan maraknya peredaran narkoba, Sulut yang berbatasan dengan negara luar ini juga sangat miris. Dilaporkan Kepala BNN Sulut, anggaran itu hanya kurang lebih Rp4 miliar untuk menanggulangi narkoba. Jadi nanti kita juga akan sampaikan ini kepada pusat,” tegasnya.

Pangeran juga mengapresiasi adanya sinergi dan kerja sama yang baik antara kepolisian maupun pihak terkait lainnya dalam penanganan pandemi Covid-19. “Harapan kami terkait dengan penanganan Covid-19 cukup bagus. Kami sudah diskusi dengan Kapolda bahwa masyarakat Sulawesi Utara yang sudah divaksinasi kurang lebih 40 persen dan sudah turun pada level 2. Hal ini harus terus dipertahankan bahkan bisa ditingkatkan. Mudah-mudahan ini segera pulih ke level 1,” tutup legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (dip/sf)