Komisi VIII Lakukan Monitoring Kesiapan PTM di MAN 2 Kota Bandung

23-09-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka (kiri) saat memimpin Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala MAN 2 Kota Bandung. Foto: Azka/Rni

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menilai, pembelajaran tatap muka (PTM) perlu dilakukan untuk menghindari kesenjangan pengembangan pendidikan. Karena kehadiran fisik memiliki fungsi yang lebih banyak daripada pembelajaran daring atau online yang hanya bersifat transfer pengetahuan kognitif.

 

Hal ini disampaikan Diah usai pertemuan memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Kepala MAN 2 Kota Bandung, Kanwil Kemenag Jawa Barat beserta jajarannya dalam rangka pengawasan pembelajaran tatap muka di masa pandemi Covid-19 di Bandung, Jawa Barat, Kamis (23/9/2021).

 

"Pada PTM, pembelajaran tidak hanya bersifat pemberian pengetahuan kognitif, tetapi juga pembinaan aspek afektif dan juga psikomotorik sebagai aspek penting dalam proses pendidikan. Dari laporan WHO tahun 2021, penutupan sekolah memiliki dampak negatif yang jelas pada kesehatan anak, pendidikan, perkembangan, pendapatan keluarga dan perekonomian secara keseluruhan," ujarnya.

 

Legislator dapil Jawa Barat III menambahkan, pelaksanaan vaksinasi untuk tenaga pendidik dan peserta didik harus segera dilakukan secara merata, sebagai upaya terciptanya herd immunity. Di sisi lain, penerapan protokol kesehatan di tiap-tiap sekolah pun harus dilakukan secara ketat.

 

"Pelaksanaan penerapan pembelajaran tatap muka harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, vaksinasinya pun untuk tenaga pendidik dan peserta didik harus merata agar tercipta kekebalan tubuh. Jangan sampai nanti setelah PTM dilaksanakan menjadi klaster Covid-19 baru di bidang pembelajaran," ucapnya.

 

Diah menurutkan, dalam perencanaan PTM baik di madrasah maupun perguruan tinggi keagamaan harus dirancang dengan berbagai pertimbangan, dari mulai bagaimana pengawasan kepatuhan terhadap protokol kesehatan jika kebijakan tersebut diterapkan, mitigasi jika terdapat peserta didik yang terpapar, aspek anggaran dalam pemenuhan kebutuhan alat kesehatan, dan berbagai kebijakan lainnya agar tidak terjadi klaster baru penyebaran Covid-19 di kalangan pelajar.

 

Pada kesempatan ini, Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI menyaksikan penyerahan bantuan secara simbolis dari Kementerian Agama untuk MAN 2 Kota Bandung berupa berupa masker, hand sanitizer, dan handsoap. (azk/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...
Maman Imanulhaq Dorong Kemenag Perkuat PAUD Qu’ran
14-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk memperkuat posisi Pendidikan Anak Usia...