Anggota Komisi VIII DPR RI  Rudi Hartono Bangun. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI  Rudi Hartono Bangun meminta Menteri Agama harus peka terhadap aspirasi dan masukan dari rakyat, dan anggaran tahun 2022 yang nanti digunakan harus dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia. Mengingat anggaran yang bernilai triliunan rupiah pada APBN berasal dari uang dan pajak rakyat. Di samping itu, di Kementerian Agama juga harus mengedepankan keterbukaan dan komunikasi.

Hal ini disampaikan Rudi pada rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), di ruang rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2021).

“Di Kementerian Agama juga perlu keterbukaan informasi dan komunikasi, sehingga jika ada aspirasi dari rakyat bisa lebih cepat ditindaklanjuti dan realisasi. Jangan ada  kesannya tertutup. Kita bisa lihat kinerja Menteri Sosial, dimana kebijakanya saya lihat lebih terbuka dan cepat tanggap dalam menangapi aspirasi rakyat,” kritik Anggota Fraksi Partai NasDem DPR RI ini.

Terkait anggaran Kemensos yang disetujui Komisi VIII DPR RI sebesar Rp78 triliun, Rudi menyoroti ada beberapa program dan anggaran direktorat jenderal yang belum dipaparkan Mensos. Rudi menyebutkan, pada Ditjen Perlindungan Jaminan Sosial Kemensos, tertera bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp28 triliun dan Kartu Sembako Rp45 triliun, tapi Mensos tidak memaparkan anggaran di Ditjen lainnya. “Saya minta agar lebih detail Bu Menteri. Saya berharap, ini juga disampaikan di forum rapat kerja kali ini,” kritisi Rudi.

Rudi juga memberikan kritik kepada Kementerian PPPA yang hanya mendapat anggaran Rp250 miliar. Menurutnya ada yang salah komunikasi dalam hal ini. “Kementerian PPPA adalah bagian dari kementerian di pemerintahan Republik Indonesia, dan selalu juga ikut dalam rapat kabinet bersama Presiden Joko Widodo dan menteri lainnya. Kenapa tidak dipaparkan untuk meminta tambahan anggaran penanganan perempuan dan anak yang dirasa sangat juga penting? Kalau kami DPR  hanya bisa memdorog dan merekomendasikan, yang paling pas adalah menteri menyampaikan langsung kepada Presiden,” desak Rudi.

Di sisi lain, Rudi menekankan kepada BNPB yang mendapat anggaran mencapai Rp1,1 triliun, untuk dapat mengelola anggarannya dengan baik. “Jangan nanti anggaran tersebut habis dialokasikan hanya utuk menutup utang ke vendor yang belum dibayar pekerjaanya,” wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumatera Utara III ini. (sf)