Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob beserta jajaran, di Mimika, Papua, Kamis (16/9/2021). Foto: Eno/Man

Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang mengatakan, masih ada ketimpangan sosial di Kabupaten Mimika. Ia mengatakan, Komisi VIII DPR RI siap memfasilitasi Pemda Mimika bertemu dengan sejumlah kementerian/lembaga di tingkat pusat untuk membicarakan beragam persoalan di daerah berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial dan penanggulangan bencana.

Hal itu disampaikan Samsu saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob beserta jajaran, di Mimika, Papua, Kamis (16/9/2021).

“Tujuan utama kunjungan kerja ke Mimika untuk kroscek APBN yang dikucurkan oleh kementerian/lembaga di daerah. Terutama mengenai penyaluran program bantuan sosial. Dimana salah satu kendala adalah data, sehingga banyak bantuan yang tidak tepat sasaran,” ucap Samsu.

Di sisi lain, Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad menyebut, apa yang dibayangkannya tentang Mimika dengan keberadaan PT Freeport Indonesia sangat berbeda dengan kenyataan di lapangan. Ia menyatakan ketimpangan sosial masih sangat tinggi. Sehingga Komisi VIII kata dia akan menjadikan ini sebagai salah satu fokus untuk dilakukan evaluasi.

Kepada Komisi VIII DPR RI, Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob meminta agar bisa difasilitasi pertemuan dengan kementerian/lembaga seperti Kemensos, BPJS Kesehatan dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Menurutnya, persoalan di Mimika cukup kompleks. Seperti persoalan penerima bantuan PKH, BST dan lainnya yang tidak tepat sasaran lantaran permasalah data.

Dalam kunjungan ini, Komisi VIII DPR RI menyerahkan bantuan senilai Rp403.449.090. Bantuan itu terdiri dari makanan siap saji 600 paket. Makanan anak 600 paket. Kidsware 100 paket, foodware 30 paket. Family kit 360 paket. Tenda gulung merah 100 lembar, matras 300 lembar. Tenda serbaguna keluarga 1 unit. Selimut 200 lembar. (eno/es)