Komisi XI Akan Agendakan Kembali Evaluasi Kinerja OJK

15-09-2021 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie saat raker Komisi XI DPR RI dengan jajaran OJK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Foto: Mentari/Man

 

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie menyampaikan bahwa laporan evaluasi semester satu kinerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang disampaikan dalam rapat kerja (raker) kali ini belum lengkap. Alhasil, Komisi XI DPR RI meminta pihak OJK untuk melengkapi bahan laporan agar raker dapat diagendakan kembali.

 

Dolfie menyebutkan pada pembahasan terkait anggaran OJK tahun 2021 terdapat tujuh sasaran strategis yang dicanangkan. Di masing-masing sasaran terdapat pos anggaran terkait Indikator Kinerja Utama (IKU).

 

“Kami belum melihat secara lengkap dan utuh (dalam paparan yang disampaikan OJK) posisi OJK mencapai sasaran itu," terang Dolfie saat raker Komisi XI DPR RI dengan jajaran OJK di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (15/9/2021). Sementara usai evaluasi masih ada pembahasan mengenai refocusing anggaran oleh OJK untuk triwulan kedua sampai keempat di tahun ini.

 

“Tentu perlu pendalaman lebih lanjut kalau mau membahas evaluasi dan refocusing. Maka kami berikan kesempatan OJK melengkapinya, jadi pendalaman akan dibahas lebih lanjut dengan jadwal yang akan disampaikan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya," urai politisi PDI-Perjuangan itu.

 

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mencatat ada beberapa isu fundamental yang belum dibahas dalam pemaparan OJK. "Seperti laporan OJK terkait soal asuransi Bumiputera atau Jiwasraya. Hal-hal fundamental ini perlu dibicarakan. Kami tidak ingin buku laporan bagus tapi substansi kurang memadai," sebut politisi Partai Golkar itu.

 

Merespon hal itu, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso memahami ekspektasi dari Komisi XI untuk melengkapi laporan evaluasi lembaganya. "Akan kami lengkapi. Yang kami sampaikan memang kinerja umum. Kami ada kinerja internal proses yang dituangkan dalam IKU-IKU kami. Meski tidak disampaikan secara detail, kami siap menyampaikannya," tegasnya. (ah/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...