Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Foto: Geraldi/rni

Komisi X DPR RI menyetujui revisi usulan tambahan pagu indikatif Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif RAPBN TA 2022 sebesar Rp1,9 triliun. Peningkatan anggaran tersebut diharapkan dapat mengatasi perbaikan di sisi hulu maupun hilir permasalahan rendahnya literasi masyarakat Indonesia.

Persetujuan tersebut disepakati sembilan fraksi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dan dihadiri Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/6/2021).

Sebelumnya Perpusnas mendapatkan alokasi pagu indikatif dalam RAPBN TA 2022 sebesar Rp667 miliar. Namun, jumlah tersebut masih harus ditingkatkan, mengingat kebutuhan Perpusnas dalam meningkatkan literasi masyarakat Indonesia sangat tinggi.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengapresiasi kinerja Perpusnas RI selama ini. Ia menilai, usulan tambahan anggaran yang tiga kali lebih besar dari alokasi tahun 2022 realistis karena banyak tuntutan dan kebutuhan yang harus dijalankan Perpusnas untuk meningkatkan minat baca dan kualitas hidup masyarakat Indonesia.

"Hampir setiap daerah ingin ada ruang perpustakaan yang representatif bukan hanya sekedar tempat meletakkan buku, tetapi tempat dimana masyarakat merasa kesulitan yang mencari pekerjaan dan informasi, sehingga transformasi dan inklusi sosial itu terjadi," paparnya.

Anggota Komisi X DPR RI Putra Nababan mendorong Perpusnas terus mewujudkan semangat dan budaya literasi masyarakat dengan menjamin ketersediaan dan aksesibilitas masyarakat terhadap buku. "Terutama passion kita untuk bisa menangkal stigma dari asing bahwa orang Indonesia tidak suka membaca, namun kurangnya ketersediaan buku yang ada di Indonesia," katanya.

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah mengatakan meski saat ini era digital, namun masih banyak daerah yang kesulitan mengakses bahan bacaan terutama buku dalam bentuk cetak. Untuk itu, pihaknya meminta Perpusnas terus menambah jumlah buku bacaan khususnya di wilayah 3T (Terdepan, Terluar, dan Tertinggal).

Senada, Anggota Komisi X DPR RI Dewi Choryati menekankan kunci untuk mencapai SDM berkualitas terletak pada minat literasi yang cukup baik dan diawali dengan ketersediaan buku yang banyak. “Satu buku saat ini untuk 90 orang, padahal rasionya tiga buku untuk 1 orang. Ini beban berat untuk Kepala Perpusnas beserta jajarannya. Hal inilah yang merasionalisasi untuk meningkatkan anggaran hampir 300 persen dari pagu indikatif yang ada," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando mengatakan usulan penambahan anggaran tahun 2022 ini melalui perubahan skala prioritas dengan mengakomodir masukan dari Komisi X DPR RI dan menyesuaikan arah serta kebijakan Presiden Joko Widodo terutama kaitannya dengan mencermati dan menindaklanjuti reformasi terutama kaitannya dengan mencermati dan menindaklanjuti reformasi ekonomi dan sistem pembelajaran jarak jauh di era pandemi Covid-19.

“Kami sudah merubah total paradigma perpustakaan, dimana sebelumnya perpustakaan dikunjungi menjadi perpustakaan yang menjangkau masyarakat. Dulu lebih banyak dalam management collection sekarang pada transfer knowledge terutama dalam hal transformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial," ujarnya. (ann/sf)