Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni usai memimpin kunjungan lapangan Tim Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI di Padang Pariaman, Sumbar. Foto: Puntho/nvl

Anggota Komisi VIII DPR RI Lisda Hendrajoni menyatakan pihaknya siap memperjuangkan aspirasi UPT Asrama Haji Padang dengan merealisasikan revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Padang yang ditargetkan dapat terwujud menjadi asrama yang modern pada tahun 2023 mendatang. Serta, ke depannya diharapkan Asrama Haji Embarkasi Padang dapat menampung jemaah haji dari dua provinsi, yaitu Sumatera Barat dan Bengkulu.

Demikian ditekankan Lisda usai memimpin kunjungan lapangan Tim Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI bersama Kakanwil Kemenag Provinsi Sumbar, Kepala UPT Asrama Haji Padang dan Direktur Jenderal Pelayanan Haji Dalam Negeri meninjau lokasi Asrama Haji Embarkasi Padang di Padang Pariaman, Sumbar, Rabu (26/5/2021). 

“Tentu, Komisi VIII DPR RI berharap revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Padang pada tahun 2023 dapat terwujud sebagaimana aspirasi yang sudah disampaikan baik oleh Kakanwil Kemenag dan UPT Asrama Haji Padang untuk merealisasikan asrama haji yang modern serta kedepannya dapat menampung dua provinsi yaitu Provinsi Sumatera Barat dan Bengkulu," ujar politisi Fraksi Partai NasDem itu. 

Selain itu, Lisda mengusulkan Asrama Haji Embarkasi Padang maupun asrama haji lainnya bukan hanya diperuntukkan untuk pelayanan jemaah haji saja. Lisda mendorong adanya multifungsi asrama haji sebagai tempat kegiatan maupun penginapan terhadap masyarakat luas, pemerintah daerah maupun swasta dengan catatan di luar jadwal operasional haji. 

Lisda mengharapkan, melalui terobosan swakelola Asrama Haji Embarkasi Padang dapat meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Maka, sambung Lisda, Komisi VIII DPR RI juga mendorong ke depannya adanya wacana keterlibatan pihak swasta dalam swakelola asrama haji untuk mengatasi berbagai keterbatasan dalam revitalisasi Asrama Haji Embarkasi Padang. 

“Maka, kami juga mendorong ke depan adanya keterlibatan pihak swasta dalam swakelola asrama haji untuk mengatasi berbagai keterbatasan. Sehingga, bangunan asrama dapat dimanfaatkan lebih untuk peningkatan PNBP serta dapat memberikan manfaat bagi umat dan masyarakat seluas-luasnya melalui adanya multifungsi Asrama Haji di Padang" tutup legislator dapil Sumatera Barat I tersebut. (pun/sf)