Komisi VIII Harapkan Pengelola Asrama Haji Bisa Upayakan ‘Rebranding’

26-05-2021 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengelolaan Asrama Haji, di UPT Asrama Haji Lombok, NTB. Foto: Eko/nvl

 

Panitia Kerja (Panja) Pengelolaan Asrama Haji Komisi VIII DPR RI meminta agar UPT Asrama Haji Lombok di Nusa Tenggara Barat mengupayakan peningkatan pengelolaan asrama haji. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Moekhlas Sidik sebagai Ketua Panja mengharapkan agar para pengelola asrama haji bisa mengupayakan rebranding, dengan tujuan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana pendukung yang modern dan mutakhir.

 

Sehingga sistem manajemen pengelolaan menjadi lebih modern dan mampu meningkatkan sumber daya manusia dalam pelayanan. “Karena itu, sangat Penting mengubah citra asrama haji dengan melakukan upaya rebranding dengan menjadikan asrama haji menjadi setara hotel plus wisata religi," papar Moekhlas saat memimpin rapat Tim Kunjungan Kerja Spesifik Panja Pengelolaan Asrama Haji, di UPT Asrama Haji Lombok, NTB, Rabu (26/5/2021).

 

Dia mengungkapkan, penggunaan asrama haji pada musim haji berkisar 68-72 hari sedangkan sisa hari dalam satu tahun hendaknya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan kepada masyarakat luas. Sehingga dapat meningkatkan pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dapat dipergunakan untuk biaya operasional asrama haji. Selain itu optimalisasi penggunaan asrama haji di luar musim haji dapat meningkatkan perekonomian daerah, khususnya di lingkungan asrama haji.

 

Moekhlas pun mengungkapkan, kunspek Panja Komisi VIII ke UPT Asrama Haji Lombok saat ini, bertujuan untuk melihat secara langsung mengenai kondisi obyektif kinerja UPT Asrama Haji Lombok dan pengelolaan asrama haji serta sarana dan prasarana. Selain itu, kunjungan ini untuk mendapatkan masukan mengenai permasalahan dan usulan kebijakan tentang peningkatan peran UPT Asrama Haji.

 

"Sehingga diperoleh masukan yang akan menjadi bahan kebijakan yang akan dibahas bersama Menteri Agama dan para pejabat Eselon I Kementerian Agama RI," ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini. Menurutnya, pertemuan ini menjadi sangat strategis sebagai upaya untuk mendalami peran UPT Asrama Haji Lombok agar mampu mengelola keuangannya dengan baik.

 

Legislator dapil Jawa Timur II itu pun menjelaskan asrama haji merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya. Pada musim haji, asrama haji melakukan pemberangkatan sebelum menuju ke Arab Saudi dan menjadi tempat pemulangan jemaah haji dari berbagai daerah sebelum ke rumahnya masing-masing.

 

Transformasi asrama haji saat ini sudah sangat baik dengan merevitalisasi sarana dan prasarana setara dengan hotel berbintang tiga, namun masih ada asrama haji yang memiliki fasilitas kamar yang belum memenuhi standarnya. Fasilitas penunjang seperti ruang pertemuan, restoran, sarana olahraga, fasilitas internet dan lainnya masih banyak yang belum sesuai target hotel berbintang tiga. (eko/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...