Hari Buruh, Rifqinizamy Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Honorer

01-05-2021 / KOMISI II
Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda. Foto: Arief/nvl

 

Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan dirinya berkomitmen meningkatkan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara. Rifqi, sapaan akrabnya mengungkapkan segenap tenaga honorer, baik tenaga pendidik, tenaga kesehatan, penyuluh dan berbagai jenis honorer lainnya di pemerintah pusat dan pemerintah daerah sejatinya adalah 'buruh negara' . 

 

Namun, Rifqi menyayangkan, kesejahteraan 'buruh negara' tersebut hingga kini terbilang miris, bahkan sebagian besar statusnya tak jelas selama bertahun-tahun. Demikian ditekankan Rifqi dalam siaran pers yang diterima Parlementaria, Sabtu (1/5/2021), terkait peringatan Hari Buruh Internasional setiap 1 Mei. 

 

"Pada kesempatan ini, selain mengucapkan Selamat Hari Buruh Internasional 1 Mei 2021 kepada rekan-rekan pekerja di Tanah Air, saya selaku Anggota Komisi II DPR RI juga menegaskan komitmen terkait peningkatan status dan kesejahteraan tenaga honorer di berbagai instansi negara di Indonesia ini," ujar Rifqi. 

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini mengungkapkan, dirinya memiliki tanggung jawab konstitusional dalam aspek pengawasan rekrutmen calon Aparatur Sipil Negara (ASN) 2021. Terkait hal itu, Rifqi menyatakan telah meminta pemerintah memberikan 'diskriminasi positif' atau prioritas kepada para honorer dalam rekrutmen dimaksud. 

 

"Para honorer harus diberikan passing grade awal yang tinggi sebagai kompensasi pengabdian mereka selama ini. Disinilah, keadilan bagi mereka akan kita hadirkan. Sekali lagi, selamat Hari Buruh Internasional. Kita bekerja agar kaum buruh semakin sejahtera. Merdeka!," pungkas legislator dapil Kalimantan Selatan I tersebut. (pun/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...