Komisi X Pantau Kesiapan Pembukaan Pariwisata Bali

27-03-2021 / KOMISI X

Tim Kunjungan Kerja Spesifik Bidang Pariwisata Komisi X DPR RI dipimpin Anggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira berkunjung ke Kota Denpasar, Provinsi Bali, Jumat (26/3/2021). Kunjungan ini guna melakukan pengawasan persiapan pembukaan pariwisata Bali, khususnya di Kota Denpasar, untuk wisatawan mancanegara.

 

“Bali sangat merasakan dampak pandemi ini, sehingga sebagai mitra kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kami ingin mengetahui bagaimana permasalahan di lapangan, serta mendukung upaya-upaya pemulihan pariwisata super prioritas. Bahkan kami siap mendukung dengan melaksanakan work from Bali,” jelas Andreas.

 

Dalam sambutannya, Andreas memaparkan bahwa Presiden Joko Widodo berjanji akan membuka secara penuh pariwisata Bali untuk wisatawan mancanegara apabila angka sebaran Covid-19 terkendali dan protokol kesehatan dipatuhi secara ketat oleh seluruh pemangku kepentingan.

 

“Inisiatif Presiden harus didukung untuk menormalkan kembali kehidupan pariwisata di Bali dengan catatan semua stakeholder pariwiisata di Bali mulai dari pemerintah daerah, pelaku pariwisata dan masyarakat secara disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menekan sebaran Covid-19 di Provinsi Bali,” jelas Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini.

 

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa dalam laporannya menyampaikan secara umum pariwisata di Bali sudah sangat siap untuk dibuka kembali untuk wisatawan mancanegara, Secara khusus angka penyebaran Covid-19 di Kota Denpasar sudah turun 75,75 persen per 8 Maret 2021. Tren penurunan sebaran Covid-19 juga terjadi hampir semua daerah di Provinsi Bali.

 

Pemberlakuan zona hijau bebas Covid-19 sudah dicanangkan di tiga wilayah yaitu di Kawasan Wisata Ubud, ITDC Nusa Nusa dan Kawasan Wisata Sanur. “Pencanangan Sanur sebagai zona hijau merupakan angin segar bagi kebangkitan pariwisata di Kota Denpasar. Dengan pelaksanaan vaksinasi yang dilaksanakan secara maksimal, penerapan protokol kesehatan yang ketat, diharapkan keran pariwisata segera dibuka,” jelasnya.

 

Sebelumnya Tim Kunker Komisi X DPR RI berkesempatan meninjau salah satu lokasi pelaksanaan vaksinasi Sanur Zona Hijau di Kawasan Prime Plaza Hotel, Sanur. Lebih lanjut Komisi X DPR RI berkomitmen untuk mendukung percepatan normalisasi pariwisata di Bali dan akan melakukan evaluasi pemberian hibah pariwisata yang harus menyentuh semua jenis kelompok pelaku pariwisata.

 

Tim Komisi X DPR RI diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Denpasar I Kadek Agus Arya Wibawa, didampingi jajaran Muspida Denpasar, dan Anggota DPRD Denpasar. Dalam pertemuan ini, juga dihadiri pemangku pariwisata Denpasar seperti Politeknik Pariwisata Bali, Akademi Pariwisata (AKPAR) Bali, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Asosiasi Agen Tour dan Travel Indonesia (ASITA), Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI), Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI), IINTOA (Indonesia Inbound Tours Operator Association), Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Kota Denpasar dan lainnya. (ran/sf)

BERITA TERKAIT
Fikri Faqih Dorong Pendidikan Agama Jadi Pilar Integral dalam Revisi UU Sisdiknas
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menegaskan pentingnya pendidikan agama sebagai bagian tak terpisahkan dalam...
Revisi UU Hak Cipta Rampung, Royalti Musik Lebih Transparan
21-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota DPR RI Komisi X Once Mekel menekankan pentingnya tindak lanjut nyata dari DPR dan pemerintah untuk...
Furtasan: Perlu Redesain Sekolah Rakyat agar Lebih Tepat Sasaran
20-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo...
Fikri Faqih Terima Aspirasi Forum Guru Honorer dan PPPK di Jateng, Berharap Solusi Atas Persoalan Kepegawaian
17-08-2025 / KOMISI X
PARLEMENTARIA, Jakarta - Keresahan tengah dirasakan ratusan guru honorer dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Jawa Tengah. Persoalan...