Dapat Bantuan dari Pemerintah, Sarpras Pendidikan di MAN 2 Cianjur Makin Lengkap

03-04-2021 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang saat mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (1/4/2021). Foto: Arief/Man

 

Pemerintah mengucurkan bantuan pembangunan sarana prasarana pendidikan untuk MAN 2 Cianjur senilai Rp 5 miliar dengan skema pembiayaan skema pembiayaan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai, dengan adanya bantuan tersebut, sarana prasarana Pendidikan di MAN 2 Cianjur akan semakin lengkap.

 

"Kita dengar sudah ada bantuan SBSN untuk MAN 2 Cianjur. Untuk itu, infrastruktur MAN 2 akan semakin lengkap,” ucap Samsu Niang saat mengikuti Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Kamis (1/4/2021).

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu juga menjelaskan bahwasanya Kabupaten Cianjur juga terkenal dengan sebagai santri. Banyak pesantren di Cianjur yang telak menggelar proses pembelajaran secara fisik dan tatap muka, tentu saja dengan menerapkan protokol Kesehatan  yang sangat ketat.

 

"Di Cianjur, ada pesantren yang juara tiga seluruh Indonesia dalam penanganan Covid-19. Kalau ini bisa dilakukan oleh semua sekolah, pesantren, madrasah dan sekolah umum lainnya, saya kira tidak ada masalah, yang penting disiplin ketat dalam prokes. Dan Cianjur sudah membuktikan itu menjadi zona hijau," kata Samsu.

 

Dalam kesempatan itu, Bupati Cianjur Herman Suherman sebelumnya melaporkan bahwa kabupaten terluas kedua di Jawa Barat setelah Sukabumi ini mayoritas penduduknya adalah muslim. Dimana, lebih dari 50 persen siswanya, memilih sekolah berbasis agama.

 

Di masa pandemic Covid-19, Pemkab Cianjur menerapkan Pembatasan Pergerakan Kegiatan Masyarakat Mikro tingkat rukun tetangga (RT). "Dari hasil PPKM ini, alhamdulillah 99 persen sudah zona hijau, atau sekitar 10.360 RT. Masih ada satu persen atau 133 RT yang terus dilakukan pantauan," kata Herman. (afr/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...