Program KUR Harus Dirasakan Masyarakat Secara Optimal

27-03-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly. Foto: Runi/Man

 

Anggota Komisi XI DPR RI Junaidi Auly menekankan agar penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) harus terus dioptimalkan, dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.

 

“Saya menekankan kepada sejumlah pihak terkait, yakni kepada Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat menjalankan program pemerintah tepat sasaran dan betul-betul dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat pelaku usaha,” kata Junaidy usai mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR RI ke Kota Solo, Provinsi Jawa Tengah, Kamis (25/3/2021).

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu menambahkan, pada masa pandemi Covid-19 yang belum berakhir, diharapkan dengan adanya program penyaluran KUR bisa menjadi salah satu upaya dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

 

“Saya berharap program kerja pemerintah yang dilaksanakan oleh BI, OJK, dan Himbara sebagai penyalur KUR, bisa  betul-betul dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Pasalnya di kondisi pandemi saat ini banyak pelaku UMKM yang sangat membutuhkan permodalan,” harapnya.

 

Di sisi lain legislator dapil Lampung II itu mendorong kepada Pemerintah Kota Solo untuk mengevaluasi pelaksanaan KUR. Apakah ada kendala  dari segi penyaluran yang dirasakan masyarakat Kota Solo dalam proses pengajuan KUR selama pandemi ini.

 

"Saya berpesan untuk penyaluran KUR bagi pelaku UMKM perlu diperhatikan, baik dari suku bunga yang rendah serta kemudahan syarat dalam pengajuan bisa dirasakan. Sehingga manfaat dari KUR  bisa dirasakan masyarakat secara luas, dan program pemerintah tepat sasaran,” tutup Junaidi.

 

Sebagaimana diketahui, tingkat penyaluran KUR di Jawa Tengah yang sudah tersalurkan pada Februari 2021 sudah mencapai Rp29,42 triliun. Dimana pemerintah menargetkan penyaluran KUR di tahun 2021 sebesar Rp230 triliun. Angka ini meningkat dibandingkan target pada tahun 2020 yang hanya sebesar Rp190 triliun. (rni/sf)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...