Komisi II Sesalkan Isu Jual Beli Pulau di Kabupaten Anambas

17-02-2021 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Tanjung Pinang, Kepri, Senin (15/2/2021). Foto : Tiara/nvl

 

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyesalkan adanya isu kasus jual beli sejumlah pulau di Kabupaten Anambas, Provinsi Kepulauan Riau, untuk pihak lain yang terungkap melalui situs asing privateislandsonline.com. Untuk itu dirinya menegaskan, agar pihak yang merasa dirugikan dalam kasus jual beli tersebut, dapat segera membut laporan kepada Komisi II DPR RI. 

 

"Saya kira ini merupakan informasi yang baru, dan bagus buat kami. Setelah masa reses, kami akan membahas persoalan ini dengan mitra kerja Komisi II DPR RI yakni Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI," jelas Doli di sela-sela memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Tanjung Pinang, Kepri, Senin (15/2/2021).

 

Lebih lanjut Doli mengungkapkan pentingnya penguatan regulasi agar ke depan persoalan-persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari. “Karena itu mitra kerja kami nantinya akan kami tugaskan untuk mencari tahu dan menggali informasi sebanyak-banyaknya. Sehingga jika terkendala regulasi, ya kita buat agar bisa mengantisipasi hal-hal serupa tidak kembali terulang," ungkap politisi Partai Golkar itu.

 

Mengingat kasus jual beli pulau ini merupakan masalah yang sangat serius, Doli mengatakan apabila persoalan ini dibiarkan maka akan mengurangi jumlah eksistensi tanah air. “Karena ini artinya diambil atau dikuasai oleh orang-orang, yang belum tentu dikembalikan pada kepentingan bangsa dan negara,” tutup Doli.

 

Sejumlah pulau yang ditawarkan di dalam situs web privateislandsonline.com, di antaranya, Pulau Ayam, Pulau Kembung, hingga Pulau Yudan, yang masuk ke wilayah administrasi Kabupaten Anambas, Kepri. (tra/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...