Anggota DPR Dorong Masyarakat Tingkatkan Daya Beli

16-02-2021 / KOMISI XI
Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo dalam pertemuan tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur di Surabaya, Senin (15/2/2020). Foto : Tasya/nvl

 

Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo mengatakan salah satu tantangan dalam program pemulihan ekonomi nasional adalah bagaimana meningkatkan daya beli dan konsumsi masyarakat saat pandemi Covid-19 masih belum mereda. Saat ini, pemerintah masih fokus melanjutkan program PEN yang telah berlangsung sejak tahun 2020 di antaranya pemberian bansos, bantuan UMKM, hingga melakukan kebijakan fiskal di bidang perpajakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

 

Hal tersebut disampaikan Andreas di sela-sela pertemuan tim kunjungan kerja Komisi XI DPR RI dengan perwakilan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK wilayah Jawa Timur di Surabaya, Senin (15/2/2020).

 

“Pemerintah masih akan melanjutkan program-program diantaranya yaitu pemberian bantuan sosial melalui pemberian uang tunai kemudian juga dengan melakukan kebijakan fiskal dalam bentuk fasilitas perpajakan bagi mereka yang mempunyai penghasilan tertentu. Lalu memberikan bantuan kepada UMKM itu dilanjutkan. Jadi intinya adalah melalui bantuan sosial, termasuk program keluarga harapan itu diharapkan dapat mempertahankan daya beli yang ada,” kata Andreas.

 

Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menilai, hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah selain memberikan bantuan untuk kelompok menengah bawah adalah menggerakkan kelompok menengah atas untuk mau membelanjakan uangnya guna mendorong pertumbuhan ekonomi. Kondisi pandemi yang belum jelas, mengakibatkan kelompok menengah atas memilih menahan dan menyimpan uangnya yang terlihat dari peningkatan simpanan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan.

 

“Di satu sisi yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana menggerakkan kelompok menengah atas yang sebenarnya memiliki uang terlihat dari pertumbuhan DPK, mau membelanjakan uangnya. Nah di sinilah masalah mengenai keyakinan mereka terhadap keamanan dari pandemi ini. Karena itu memang yang menjadi penting adalah bagaimana program pemulihan kesehatan itu dapat segera terwujud,” ujar Andreas 

 

Legislator dapil Jawa Timur V ini berharap penanganan program vaksinasi dapat menjadi kunci untuk merubah kondisi sehingga kelompok menengah atas tidak ragu ataupun khawatir untuk membelanjakan uangnya. Selain itu, ia juga berharap seluruh bantuan yang sifatnya untuk mendukung daya beli masyarakat dapat dilanjutkan sampai adanya pemulihan di sektor kesehatan, agar perekonomian terutama sektor riil dapat berjalan.

 

“Ini juga sangat penting karena sebetulnya kemampuan atau daya beli itu ada di masyarakat. Namun karena sekarang ini ada kekhawatiran terhadap pandemi Covid-19 ini, mereka masih wait and see, belum mau berbelanja. Kemudian, untuk yang ekonomi menengah ke atas diharapkan dengan secepatnya memulihkan kondisi kesehatan terutama masalah penanganan protokol kesehatan dan adanya vaksinasi diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat,” tutup Andreas. (nap/es)

BERITA TERKAIT
Lonjakan Kenaikan PBB-P2 Dampak Pemangkasan DAU dan Tuntutan Kemandirian Fiskal
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Amin Ak menyoroti lonjakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)...
Pidato Ambisius Presiden Harus Menjadi Nyata, Realistis, Terukur, dan Berpihak kepada Rakyat Kecil
18-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri mengatakan, pihaknya mendukung penuh target ekonomi Presiden Prabowo 2026...
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...