Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat berbicara pada pertemuan di Kantor Wali Kota Balikpapan. Foto : Ray

Komisi II DPR RI memberi apresiasi kepada Provinsi Kalimantan Timur terkait partisipasi pemilih pada Pilkada 2020. Meski tak mencapai target nasional di angka 77,5 persen, namun Komisi II DPR RI menyebut ada kenaikan partisipasi dibanding Pilkada lima tahun lalu.

Anggota Komisi II DPR RI Djarot Syaiful Hidayat mengatakan, dalam penyelenggaraan Pilkada, Kaltim memiliki sejumlah tantangan di tengah kondisi pandemi Covid-19. “Tantangan beratnya wilayah Kaltim secara geografis, belum lagi masih ada daerah pelosok-pelosok,” ujar Djarot dalam pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI dengan jajaran Pemerintah Provinsi Kaltim di Kantor Wali Kota Balikpapan, Kaltim, Senin (14/12/2020).

Selain itu, lanjut Djarot, kelengkapan pendukung seperti pembuatan KTP-elektronik juga patut diapresiasi. Hal tersebut melihat kinerja Pemprov dengan memberikan pelayanan mobil keliling. “Saya apresiasi betul e-KTP di Kaltim sampai saat ini perekamannya sudah mencapai 99,7 persen,” tutur politisi PDI-Perjuangan ini.

Terkait penyelenggaraan Pilkada, menurut Djarot, Pemprov Kaltim dapat menjadi contoh bagi provinsi lain di Indonesia. Sebab, bantuan hibah yang diberikan diperuntukkan untuk mobil pelayanan e-KTP di daerah kabupaten/kota.

Dalam hal ini pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri juga memiliki kewajiban untuk menyediakan blangko. “Jangan sampai terlambat, dengan cara seperti itu kita harap 99 persen di seluruh Indonesia pelayanan e-KTP selesai,” harap legislator dapil Sumatera Utara III itu.

Sementara itu, Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi memastikan perekaman e-KTP masyarakat Kaltim sudah mencapai 99,7 persen. Di sisi lain, terkait pengendalian Covid-19 Pemprov Kaltim juga sudah mengkaji tiga sumber yang patut diwaspadai, yakni karyawan yang bekerja di batubara dan migas.

Kedua sektor pekerjaan ini memang menjadi sumber penularan Covid-19 yang cukup besar. “Kami juga berharap dengan adanya vaksin yang sudah didatangkan, Komisi II bisa memperjuangkan Kaltim juga mendapat prioritas vaksinnya,” tutur Hadi Mulyadi. (ran/sf)