Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti. Foto : Jaka/Man

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti mengingatkan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif  (Kemenparekraf) dalam mengambil kebijakan harus berdasarkan pada kajian yang komprehensif. Ia menyayangkan perkembangan program pariwisata terutama program desa wisata belum berdampak signifikan terhadap perekonomian daerah dan negara.

“Sampai saat ini, Kemenparekraf belum menunjukan dampak program desa wisata terhadap daerah dan juga negara terutama dari sektor perekonomiannya. Kemenparekraf perlu menjawab keraguan masyarakat soal pengembangan desa wisata ini,” terang Agustina saat rapat kerja Komisi X DPR RI dengan Menteri Parekraf Sandiaga Uno beserta jajaran yang dilaksanakan secara virtual, Selasa (26/1/2021).

Ada dua fokus paparan program kerja Kemenparekraf yang jadi perhatian Agustina, yaitu soal simulasi dampak pertumbuhan ekonomi antara program desa wisata dengan program lima destinasi super prioritas sekaligus prioritas dan kepastian rincian data jumlah desa wisata yang berkategori rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menegaskan, Kemenparekraf untuk tetap fokus mendampingi pengembangan program desa wisata.

“Jangan sampai program desa wisata ini tidak ada pendampingan dan bimbingan akibat kurangnya kajian. Pemerintah perlu memperhatikan keunikan potensi masing-masing desa, tidak bisa dipukul rata. Diharapkan, dengan optimal pelaksanaan program ini, desa-desa bisa mandiri secara ekonomi dan kedepannya, dukungan pariwisata lokal semakin menguat,” ungkapnya.

Dalam rapat tersebut, Menteri Parekraf Sandiaga Uno mengakui saat ini sektor pariwisata Indonesia sedang mengalami masa sulit akibat pandemi Covid-19. Ia berharap di bawah kepemimpinannya nanti, sektor pariwisata bisa segera pulih. Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) tahun 2020-2024, rencananya Kemenparekraf menargetkan pada tahun 2024 sebanyak 244 desa menjadi desa wisata mandiri. (ts/es)