Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 Masih Perlu Dievaluasi

19-01-2021 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat Rapat Kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Plt KPU, Ketua Bawaslu dan DKPP, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021). Foto : Eno/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah khususnya Kemendagri, KPU, Bawaslu, DKPP, seluruh stakeholder dan  masyarakat Indonesia yang telah ikut berperan menyukseskan Pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020.

 

Doli melanjutkan, mencermati pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, Komisi II DPR RI menilai masih perlu dilakukan evaluasi. Diantaranya, masih terdapatnya pelanggaran dan sengketa Pilkada, masih adanya indikasi politik uang, masih ditemukan permasalahan dalam daftar pemilih tetap (DPT), pelanggaran netralitas ASN, Polri/TNI, dan lemahnya komunikasi dan koordinasi antar penyelenggara Pemilu.

 

"Untuk menindaklanjuti permasalahan Pilkada Serentak tahun 2020 diatas Komisi II DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020," ucap Doli di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/1/2021).

 

Ia menegaskan, semua pihak patut bersyukur dan berbangga bahwa Pilkada serentak tahun 2020 bisa dilaksanakan secara baik. Atas nama Komisi II DPR RI, Doli mengucapkan rasa terima kasih kepada Kementerian Dalam Negeri, khususnya pada Mendagri Tito Karnavian dan jajarannya yang telah berkeliling ke berbagai provinsi untuk memantau langsung kondisi di lapangan. 

 

Politisi Fraksi Golkar itu juga menyampaikan rasa bela sungkawa kepada para petugas dan aparat yang gugur dalam melakukan tugasnya. "Pilkada ini diharapkan menghasilkan Kepala Daerah yang bisa sungguh-sungguh bekerja memajukan daerahnya pada saat dia memimpin lima tahun ke depan," tutup Doli. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...