Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah (tengah) saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pontianak, Senin (14/12/2020). Foto : Taufan/FTR

Anggota Komisi III DPR RI Achmad Dimyati Natakusumah melihat praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sudah menyebar luas di Provinsi Kalimantan Barat mulai dari desa, kecamatan, hingga kabupaten/kota. Ia menilai KKN dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara yang juga membahayakan eksistensi negara.

“Kita melihat di Kalbar ini banyak yang lakukan KKN mulai dari desa, kabupaten, kecamatan dan dinas, bahkan polisi sudah lakukan penggeledahan terhadap Kabupaten Sambas dan kabupaten lain,” kata Dimyati saat diwawancarai di sela-sela kegiatan Kunjungan Kerja Reses Komisi III DPR RI di Kantor Kejaksaan Tinggi Kalbar, Pontianak, Senin (14/12/2020).

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mempertanyakan langkah dan upaya Kejati Kalbar dalam menangani praktik KKN tersebut, sebab korupsi akan berdampak negatif di bidang politik, ekonomi dan moneter. Ia menegaskan praktik KKN harus segera diselesaikan, karena sudah sangat mengkhawatirkan.

“Terkait praktik KKN ini di Kalbar sudah sejauh mana penanganan Kejaksaan Tinggi, apalagi ada problem dana desa jadi ini masalah serius di Kalbar, sudah mengkhawatirkan kegiatan KKN-nya. Sehingga (permasalahan KKN) harus segera diselesaikan, jangan sampai nanti bertambah lagi dan lagi,” imbuh Dimyati.

Ia mengharapkan Kejati Kalbar terus meningkatkan kinerjanya, sehingga praktik KKN dapat terselesaikan dengan baik. “Menurut saya kinerja Kejati ini biasa-biasa saja, tidak jelek, tidak buruk, tapi harus ditingkatkan. Jangan puas dengan hasil yang ada, karena praktik KKN ini banyak di Kalbar,” sebut legislator dapil Banten I itu. (tn/sf)