Komisi II dan Setneg akan Bentuk Tim Kerja Bersama

07-12-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat rapat dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020). Foto : Runi/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara RI akan membentuk tim kerja bersama untuk optimalisasi pengelolaan dan pengawasan aset yang memiliki nilai komersial guna menambah perolehan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

 

Demikian salah satu poin kesimpulan dari rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Sekretariat Kabinet (Seskab), dan Kantor Staf Presiden (KSP), di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/12/2020).

 

"Mencermati laporan yang disampaikan Kemensetneg RI, Dirut BLU PPK GBK dan Dirut BLU PPKK, juga untuk menindaklanjuti kesimpulan Rapat Kerja Komisi II DPR RI pada tanggal 28 Januari 2020, dimana masih diperlukannya optimalisasi pengelolaan dan pengawasan aset serta peningkatan pemanfaatan aset yang tidak digunakan yang memiliki nilai komersial untuk menambah perolehan PNBP, Komisi II DPR RI bersama Kementerian Sekretariat Negara RI akan membentuk tim kerja bersama," ucap Doli

 

Pada kesempatan yang sama, Komisi II DPR RI juga meminta kepada Kantor Staf Presiden untuk terus mengoptimalkan kinerja dukungannya kepada Presiden dan Wapres.

 

"Berdasarkan penjelasan Kantor Staf Presiden dalam pengendalian program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis, Komisi II DPR RI meminta Kantor Staf Presiden terus mengoptimalkan kinerja dukungan terhadap Presiden dan Wakil Presiden," kata politisi Fraksi Partai Golkar itu. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...