Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni saat pertemuan dengan Kapolda Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, di Mapolda Jambi, Kamis (3/12/2020). Foto : Arief/Man

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan pandemi Covid-19 mempengaruhi berbagai kegiatan seperti penyelenggaraan Pilkada pada 9 desember mendatang. Oleh Komisi III DPR RI merasa perlu meninjau kesiapan aparat penegak hukum di Jambi dalam menghadapi Pilkada serentak agar tetap kondusif dan tidak menimbulkan klaster baru.

"Situasi pandemi tentu mempengaruhi pelaksanaan Pilkada pada tanggal 9 Desember 2020 nanti dan menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan,” kata Sahroni usai pertemuan dengan Kapolda Jambi, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kanwil Kemenkumham Provinsi Jambi, di Mapolda Jambi, Kamis (3/12/2020).

Legislator fraksi NasDem ini menjelaskan, dibutuhkan kerja sama dan koordinasi yang kuat antara para penegak hukum juga TNI. Selain angka positif Covid-19 harus ditekan, kriminalitas yang menyertainya juga harus diberantas. “Aparat penegak hukum tidak boleh lengah dan gagal membantu pemerintah mencegah kerumunan dan berbagai kegiatan sosial masyarakat yang berpotensi menyebarkan Covid-19,” ungkapnya.

Selain itu, aparat keamanan juga dihadapkan pada tantangan agenda Natal dan Tahun Baru 2021 yang juga sangat rentan penyebaran Covid-19. Tak hanya itu, harus diantisipasi dan dipetakan juga segala bentuk ancaman seperti peredaran narkoba, kriminalitas, hingga terorisme.

“Memasuki penghujung tahun 2020 dan masa liburan ini, masyarakat juga menghadapi tantangan lainnya seperti potensi meningkatnya peredaran gelap narkoba, ancaman terorisme, penyelundupan barang ilegal, meningkatnya kejahatan atau kriminalitas umum, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang tentu harus dapat diprediksi oleh aparat penegak hukum," tutup Sahroni. ( afr/es)