Tiga Indikator Sukses Pilkada Serentak di Tengah Pandemi

19-10-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberikan cideramata usai Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, baru-baru ini. Foto : Ann/Man

 

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menekankan pelaksanaan Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 akan tetap berlangsung, namun dengan menyesuaikan kondisi pandemi Covid-19. Menurutnya, tiga indikator sukses pelaksanaan Pilkada serentak di tengah pandemi, yakni seluruh tahapan berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, partisipasi masyarakat tinggi dan masyarakat aman dari Covid-19.

 

“Saya katakan ada tiga indikator Pilkada serentak sukses tahun 2020 ini. Yang pertama apabila seluruh tahapan yang sudah dirancang oleh KPU itu bisa berjalan dengan baik yang sejauh ini sudah sampai ke tahapan kampanye, tinggal tiga tahapan lagi, kan habis ini tahapan pemilihan, kemudian rekapitulasi perselisihan sampai ke penetapan. Nah, sejauh ini saya kira hampir 80 persen semua tahapan sudah berjalan,” ujarnya di sela-sela Kunjungan Kerja Reses Komisi II DPR RI ke Kabupaten Badung, Bali, barus-baru ini. Kunjungan tersebut dalam rangka memastikan persiapan pelaksanaan Pilkada di Provinsi Bali.

 

Politisi Fraksi Partai Golkar itu menambahkan, indikator kedua ialah tingkat partisipasi pemilih tinggi. Dengan meningkatnya partisipasi masyarakat, maka pelaksanaan Pilkada akan tetap terjaga kualitasnya. Dalam hal ini, lanjutnya, KPU sudah menetapkan target 77,5 persen.

 

"Kita punya benchmark sebetulnya di tahun 2019 kan rata-rata (partisipasi) 83 persen secara nasional, walaupun gak bisa kita bandingkan apple to apple karena antusiasme masyarakat terhadap Pilpres lebih tinggi dibandingkan Pilkada. Namun saya kira target 77 persen itu realistis, tetapi juga harus didukung oleh kerja keras kita semua," jelas Doli.

 

"Makanya saya selalu menekankan partisipasi Pemilu bukan hanya dibebankan kepada penyelenggara saja, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Tetapi bagaimana pemerintah daerah meyakinkan masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya dengan nyaman merasa bahwa TPS itu tempat yang bersih dan aman. Itu juga perlu ada sosialisasi," sambung legislator dapil Sumatera Utara III itu.

 

Dijelaskannya, penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemi Covid-19 ini perlu menerapkan adaptasi terhadap hal-hal baru, salah satunya penerapan protokol kesehatan yang ketat, agar tidak terjadi penyebaran Covid-19, sehingga kualitas Pemilu tetap terjaga dan masyarakat aman. "Sukses yang ketiga adalah jika semua tahapan berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi tinggi, tetapi kita semua harus selamat dan aman, baik pemilih maupun penyelenggaranya,” tandas Doli. (ann/sf)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...