M. Husni Minta Pemerintah Tingkatkan Anggaran FKUB

10-10-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni saat mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI ke Provinsi Sumut, Medan, Jumat (9/10/2020). Foto : Pun/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI M. Husni meminta Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) konsisten menyediakan, bahkan terus meningkatkan anggaran  untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Tujuannya, mendukung program kerja FKUB dalam rangka merawat toleransi antar umat beragama yang sudah terjalin harmonis selama ini, khususnya di Provinsi Sumatera Utara (Sumut). 

 

Hal itu disampaikan Husni usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sumut Syahrul Wirda, Ketua MUI Provinsi Sumut Prof. Abdullah Syah, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumut Maratua Simanjuntak dan perwakilan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Sumut, Medan, Jumat (9/10/2020). 

 

"Ketua FKUB Sumut mengungkapkan, masih adanya Pemkab atau Pemkot yang tidak memberikan anggaran bagi FKUB. Saya mengingatkan Pemerintah agar menguatkan perhatian terhadap FKUB melalui pengalokasian anggaran. Meski, khususnya di Sumut tidak ada masalah konflik, namun justru kebaikan yang terjalin selama ini harus kita rawat," ujar legislator dapil Sumut I tersebut. 

 

Apalagi, ungkap politisi Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra) ini, Menteri Agama Fachrul Razi saat kunjungan ke Papua baru-baru ini akan membuat sebuah sistem kerukunan beragama mulai dari Aceh hingga Papua. Salah satu diantaranya, dengan yel-yel seruan kerukunan beragama yang dijawab "rukun, rukun, rukun". 

 

"Jadi, Komisi VIII menganjurkan kembali dengan tegas agar Kementerian Agama memperhatikan alokasi anggaran untuk FKUB demi tujuan mulia semakin terawatnya kerukunan antar umat beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dan Sumatera Utara pada khususnya," pungkas Husni.  (pun/sf) 

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...