Komisi VIII Setujui Anggaran 2021 Kemensos Rp 92 triliun

23-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily. Foto : Dok/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily meminta jajaran Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memanfaatkan anggaran sebesar Rp 92 trilliun pada tahun 2021 untuk program pemulihan ekonomi, khususnya kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (Covid-19).

 

“Anggaran Kemensos sebesar Rp 92 trilliun pada 2021 harus difokuskan untuk program pemulihan ekonomi, terarah dan bermanfaat terhadap masyarakat,” pesan Ace saat memimpin Rapat Kerja dengan Menteri Sosial Juliari Batubara di Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

 

Lebih lanjut Anggota Komisi VIII DPR RI Samsu Niang menilai kinerja Kemensos menangani pandemi Covid-19 di Indonesia sudah baik. Untuk itu, di tahun mendatang dengan disetujuinya anggaran yang diusulkan, membuat kementerian tersebut bekerja jauh lebih maksimal dan memberikan konstribusi besar untuk masyarakat.

 

“Dalam menangani Covid-19, kinerja Kemensos sudah baik dengan memberikan bantuan kepada masyarakat. Pada tahun 2021 mendatang anggarannya telah disetujui sebesar Rp 92 triliun, kita pahami anggaran yang besar ini untuk misi kemanusiaan jadi harus benar-benar dimanfaatkan,” saran Samsu. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...