Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah

23-09-2020 / KOMISI VIII
Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020). Foto : Oji/Man

 

Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto menegaskan rencana Menteri Agama Fachrul Razi menganulir pemotongan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum terlaksana. Sebab saat ini pihaknya masih mendapat laporan bahwa terdapat madrasah yang masih terkena pemotongan dana BOS.

 

“Kita minta kejelasan lagi. Ini kemarin disampaikan rencana pemotongan (dana BOS) itu tidak jadi, tetapi saya dapat aduan bahwa pengurangan dana itu masih ada,” imbuh Yandri saat memimpin Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2020).

 

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut mengatakan Kemenag harus tegas dalam memutuskan suatu kebijakan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat. “Kemarin Pak Menteri (Agama) sudah tegas menyampaikan tidak akan memotong, tetapi faktanya masih ada. Kasihan madrasah ini jika tidak segera direalisasikan rencananya,” kata Yandri.

Yandri meminta Kemenag agar tidak main-main membuat suatu rencana, apalagi di Gedung DPR RI yang merupakan tempat aspirasi masyarakat dikumpulkan dan disampaikan. “Jangan main-main membuat suatu rencana, apalagi di Gedung DPR yang terhormat ini,” pesan legislator dapil Banten II itu.

 

Sebagaimana diketahui, Menag Fachrul Razi sebelumnya telah memastikan bahwa akan membatalkan rencana pemotongan dana BOS bagi madrasah dan pondok pesantren dalam anggaran Kemenag 2020. Hal tersebut sebagai respon dari kritikan Komisi VIII DPR RI yang menganggap rencana tersebut memberatkan. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...