Legislator Dukung KPPPA Ciptakan Pemberdayaan Perempuan Dalam Berwirausaha

22-09-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020). Foto : Geraldi/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI M Husni mendukung rencana Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menciptakan pelatihan kewirausahaan khusus untuk wanita. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan untuk perempuan.

 

“Berdasarkan paparan dari Bu Menteri (PPPA), disampaikan akan meningkatkan pemberdayaan perempuan dibidang kewirausahaan, tentu ini harus didorong,” kata Husni saat mengikuti Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri PPPA I Gusti Ayu Bintang Darmawati di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (22/9/2020).

 

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan di masa pandemi Covid-19 saat ini semakin banyak masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengakibatkan kesulitan ekonomi. Untuk itu peningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang kewirausahaan dapat membantu beban keluarga.

 

“Saat ini banyak (masyarakat) yang terkena PHK karena Covid-19 jika seperti ini tidak ada pemasukan dan mengakibatkan kesulitan ekonomi, rencana meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dapat membantu beban keluarga,” imbuh legislator dapil Sumatera Utara I itu.

 

Husni mengharapkan agar rencana KPPPA dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan dapat segera terlaksana dan menyeluruh di setiap daerah Indonesia. “Rencananya harus segera terlaksana dan merata dari Aceh, Papua, Jawa, Sumatera serta Sulawesi,” harapnya. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...