Komisi II Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR BPN

22-09-2020 / KOMISI II
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Jalil di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/9/2020). Foto : Runi/Man

 

Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR RI dengan Menteri ATR/BPN yang membahas tentang penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) sesuai hasil pembahasan Badan Anggaran DPR RI, disetujui Pagu Anggaran Kementerian Agraria dan Tata  Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebesar Rp 8,933 triliun.

 

Keputusan ini disampaikan Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung saat memimpin rapat kerja Komisi II DPR RI dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Jalil di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (22/9/2020).

 

"Komisi II DPR RI menyetujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 8,933 triliun untuk ditetapkan sebagai Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2021. Dengan pengalokasian anggaran per-programnya yaitu, Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 4,403 triliun, Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahaan Rp 4,308 triliun, serta Program Penyelenggaraan Penataan Ruang sebesar Rp 221,337 miliar," urai Doli.

 

Dalam kesempatan yang sama, Komisi II juga menyetujui usulan anggaran tambahan yang diajukan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 2,319 triliun. "Komisi II DPR RI menyetujui usulan anggaran tambahan yang diajukan Kementerian ATR/BPN sebesar Rp2,319 triliun, dan meminta kepada Badan Anggaran DPR RI untuk memenuhi usulan tambahan anggaran tersebut, serta menambahkannya dalam Pagu Alokasi Anggaran (Pagu Definitif) Kementerian ATR/BPN tahun 2021 melalui pembahasan di Banggar DPR RI," terang Politisi Fraksi Golkar itu. (dep/es)

BERITA TERKAIT
Khozin Soroti Lonjakan PBB-P2, Dorong Pemerintah Pusat Respons Keresahan Masyarakat
19-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin, menyoroti fenomena kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan...
Legislator Ingatkan Pemda Tak Gunakan Kenaikan Pajak untuk Dongkrak PAD
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menegaskan komitmennya dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah (pemda) yang berdampak...
Pemberhentian Kepala Daerah Ada Mekanisme yang Sudah Diatur Undang-Undang
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Bahtra Banong menjelaskan bahwa untuk memberhentikan Kepala daerah sama dengan pengangkatannya,...
Situasi Pati Telah Kondusif, Saatnya Energi Pemda Fokus untuk Pembangunan
15-08-2025 / KOMISI II
PARLEMENTARIA, Jakarta - Polemik yang terjadi di Pati mulai mereda, khususnya usai pembatalan kenaikan PBB dan permohonan maaf dari Bupati...