Anggaran Penanganan Bencana Alam Harus Diperhitungkan

14-09-2020 / KOMISI VIII
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian Sosial, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto : Jaka/Man

 

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ihsan Yunus mengatakan anggaran bencana alam pada tahun ini banyak dikurangi dan diahlikan untuk menyelesaikan pandemi Covid-19. Ia menilai kebijakan tersebut dapat berdampak terhadap masyarakat yang menjadi korban bencana alam. Oleh karena itu, kedepan anggaran penanganan korban bencana alam harus diperhitungkan dengan matang.

 

“Karena pandemi ini anggaran bencana alam dialihkan ke sana (penanganan Covid-19), sehingga korban bencana alam kurang mendapat penanganan yang baik. Oleh karena itu perencanaan untuk korban dari sisi sosial maupun layanan dukungan harus diperhitungkan dengan baik,” paparnya saat rapat dengar pendapat dengan Eselon I Kementerian Sosial, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

 

Ihsan menilai pada tahun 2019 terdapat banyak kasus bencana alam di Indonesia, namun anggaran penangannya masih belum cukup. Hal ini ditambah lagi pandemi Covid-19 sejak awal tahun 2020, anggaran penanganan bencana semakin berkurang, sehingga diperlukan pembahasan lebih lanjut agar dapat dinaikkan.

 

Ia berharap di tahun mendatang pandemi Covid-19 dapat segera berakhir sehingga anggaran bencana alam dapat kembali normal dan difokuskan untuk masyarakat yang terdampak bencana alam. “Kita harap tahun depan itu anggaran dapat kembali difokuskan untuk bencana alam. Mudah-mudahan pandemi ini cepat selesai, sehingga kita bisa membantu saudara-saudara kita yang menjadi korban dari bencana alam tersebut,” pungkas politisi PDI-Perjuangan itu. (tn/es)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...