Anggota Komisi III DPR RI Supriansa saat Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020). Foto : Jaka/Man

Anggota Komisi III DPR RI Supriansa menilai Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) yang ada di Institusi Kepolisian Republik Indonesia dinilai sudah rasional. Meskipun demikian, Supriansa berharap anggaran yang telah disampaikan oleh Wakapolri Gatot Eddy Pramono benar-benar mampu memenuhi kebutuhan pokok yang menjadi dasar rencana kegiatan yang ada di Polri.  

"Setelah mencoba untuk menyimak secara baik pemaparan anggaran dan rencana anggaran yang disampaikan oleh Pak Wakapolri baru-baru ini, maka kami bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa anggaran itu sangat rasional sekali seperti yang disampaikan tadi," ungkap politisi Fraksi Golkar ini saat Rapat Kerja di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (14/9/2020).

Dia menjabarkan, Komisi III DPR RI sebagai presentase wakil rakyat tidak akan mencoba untuk menghalangi pengajuan anggaran selama memang untuk kepentingan penegakan hukum demi terciptanya rasa keadilan di tengah-tengah masyarat. "DPR RI sebagai presentase wakil rakyat tidak akan mencoba untuk menghalangi pengajuan itu selama memang itu diperuntukan Polri dengan segala aktivitasnya demi kepentingan masyarakat di bawah sana," papar Supriansa.

Lebih lanjut, dia juga menyarankan agar rencana anggaran yang dialokasi untuk kegiatan pengamanan MotoGP bisa dialokasikan untuk kegiatan laian yang lebih mendesak, karena situasi pandemi Covid-19 yang belum kunjung reda. Tak hanya itu, dia juga menyinggung soal rencana anggaran pengamanan Piala Dunia, yang kurang lebih mencapai Rp 73 miliar, dia mengatakan ini bisa menjadi bahan pertimbangan untuk digeser karena masih dalam situasi pandemi.

"Saya kira di Polri telah mengagendakan ada biaya pengamanan misalnya kegiatan MotoGP, kalo tidak salah sekitar Rp 43 miliar. Menurut saya karena ini juga belum terlaksana karena situasi pandemi Covid-19 ini yang belum ada tanda-tanda berujung, saya kira angka-angka seperti itu bisa juga dialihkan ke program Polri yang kira-kira lebih mendesak lagi," jelas Anggota Dewan dari dapil Sulawesi Selatan II. (eko)